RADAR JOGJA -Persoalan data masih menjadi pekerjaan rumah Pemkot Jogja. Termasuk dalam penyaluran bantuan untuk warga terdampak pandemi korona. Banyaknya program bantuan, dari pemerintah pusat, Pemprov hingga Pemkot Jogja, membuat ada beberapa kepala keluarga yang memperoleh dobel bantuan.

Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja M. Ali Fahmi mengaku memperoleh laporan dari beberapa Ketua RW di wilayah Kotagede, ada warganya yang memperoleh dobel bantuan. Fahmi mencontohkan,ada yang suaminya memperoleh program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial, sedang istrinya tercatat memperoleh bantuan langsung tunai (BLT) dari Pemkot Jogja. “Ada beberapa laporan di Kota Jogja, satu kepala keluarga mendapat dobel bantuan pemerintah,” ungkapnya, kemarin (21/5).

Untuk itu, dia mendorong Dinas Sosial Kota Jogja melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan dari pemerintah. Kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah Pusat dan Provinsi. “Sehingga diharapkan di bulan berikutnya tidak terjadi lagi penerima bantuan ganda dari pemerintah,” katanya.

Di Kota Jogja, jumlah penerima bantuan ada 68.704 kepala keluarga (KK). Bantuan dari Pusat 30.889 KK dengan nominal bantuan Rp 200 ribu dan Rp 600 ribu dengan jangka waktu tiga bulan, sembilan bulan dan 12 bulan. Dari Provinsi untuk 22.996 KK senilai Rp 400 ribu untuk tiga bulan. Sedangkan dari Kota sejumlah 14.819 KK dengan nominal bantuan Rp 600 ribu selama tiga bulan.

Menurut dia, terjadinya dobel penerima bantuan karena tidak ada sinkronisasi data terlebih dahulu dari Pusat, Provinsi dan Kota sebelum bantuan dibagikan ke warga. Selain itu waktu pencairan bantuan juga tidak serentak sehingga menyulitkan Pemkot dalam melakukan verifikasi dan validasi data. Dengan segera dilakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan, diharapkan data ganda dapat dialihkan ke warga yang lain. “Mengingat masih banyak warga yang layak untuk menerima bantuan,” tuturnya.

Fahmi juga meminta Pemkot Jogja untuk mempublikasikan data penerima bantuan dari pemerintah. Tujuannya, selain sebagai pengecekan oleh masyarakat, juga bisa digunakan sebagai data penyaluran bantuan dari swasta atau pribadi. Fahmi menyebut, dalam kondisi pandemi ini kelompok masyarakat menengah juga terdampak, tapi tidak mendapat bantuan pemerintah. “Jangan sampai tak tersentuh bantuan malah menjadi kelompok miskin,” tuturnya.

Sebelumnya, Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan, total ada 5.271 KK data dari Kemensos yang dicoret. Kemudian 133 KK data mantan pemegang kartu menuju sejahtera juga dicoerta. Itu karena mereka sudah memperoleh bantuan melalui program BLT, PKH, BPNT maupun KKS.(wia/pra)