Untuk Mencegah Surat Bebas Korona Palsu

RADAR JOGJA – Pemerintah pusat telah memberlakukan kelonggaran akses transportasi jelang perayaan Lebaran 1441 H. Namun Pemprov DIJ menegaskan, aktivitas mudik tetap dilarang. Kecuali bagi pemudik yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh relaksasi mobilitas.

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, regulasi relaksasi akses transportasi dinilai tepat karena dapat memberi kesempatan bagi masyarakat yang benar-benar butuh melakukan perjalanan. “Misalnya pejabat dengan urusan Covid-19 di daerah atau seseorang yang mau melayat ke orang tua saya kira aturan cukup bagus,” kata Aji.

Namun fakta di lapangan menunjukkan, banyak masyarakat yang memanfaatkan pelonggaran untuk melakukan perjalanan tanpa dasar alasan yang kuat. Sehingga penerapannya perlu dievaluasi. “Misalnya muncul surat tugas palsu (untuk mudik). Nah ini yang perlu diantisipasi. Perlu dan tidaknya harus dievaluasi,” jelasnya.

Aji menyarankan, bila kebijakan masih disalahgunakan masyarakat, kelonggaran lebih baik ditiadakan. Sedangkan bila kebijakan tetap diterapkan, harus dilaksanakan protokol kesehatan yang lebih kuat.

Untuk DIJ, sejauh ini ada satu orang yang mengajukan surat permohonan melakukan perjalanan. Pemohon adalah seorang mahasiswa luar daerah dengan keperluan menjenguk orang tuanya yang tengah sakit. “Di BPDB DIJ hanya satu mengajukan surat. Cuma satu itu sejauh ini,” katanya.

Adapun untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov DIJ belum ada satupun yang mengajukan. “Kalau ASN syaratnya harus izin eselon satu, sejauh ini belum ada. Kalau izinnya bisa kepala OPD saya tidak tahu,” tuturnya.

Aji menegaskan, kendati ada pelonggaran, Pemprov DIJ tetap melarang warganya yang merantau di luar daerah untuk kembali ke wilayah DIJ. Pihaknya telah menerjunkan petugas yang di posko pemantauan pemudik di wilayah perbatasan provinsi dan kabupaten di DIJ. “Intinya, semua para pemudik dengan cara apa pun mereka datang itu kami minta untuk kembali,” katanya.

Upaya pemantauan pemudik juga dilakukan lintas instansi. Misalnya PT KAI yang saat ini hanya mengoperasikan Stasiun Tugu untuk mempermudah pengawasan. “Kami berkoordinasi dengan PT KAI, harapannya supaya petugas lebih mudah mengantisipasi adanya pemudik,” katanya.

Kepala Pelaksana BPBD DIJ Biwara Yuswantana menjelaskan, isu keberadaan surat bebas korona palsu juga menjadi sorotan gugus tugas. Untuk mencegah celah kebijakan relaksasi, pihaknya akan memperketat pos pemeriksaan di stasiun, terminal, bandara, dan perbatasan.

Lebih jauh, Dinkes DIJ sendiri telah menerbitkan surat edaran (SE) terkait surat sehat untuk memenuhi syarat relaksasi perjalanan. “Tim lapangan tentu harus lebih teliti dalam mengecek legalitas surat. Kalau langsung stasiun menyerahkan surat negatif Covid-19. Kalau dari fasyankes surat sehat tapi juga tetap harus tesnya negatif,” tuturnya. (tor/din)