Bermasalah karena Distribusi Tidak Tepat Sasaran

RADAR JOGJA – Penyaluran bantuan sosial (bansos) di tengah pandemik korona memicu kecemburuan sosial masyarakat. Gara-garanya, penyaluran dinilai tidak tepat saaran. Pendistribusian bansos bermasalah itu salah satunya terjadi di wilayah Kecamatan Semanu.

Kepala Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu Suhadi mengatakan, banyak bantuan disalurkan ke masyarakat, mulai dari sumber anggaran pemerintah pusat, Provinsi DIJ hingga penyaluran melalui dana desa. “Dari Pemerintah Pusat berupa bantuan sosial tunai (BST), Jaring Perlindungan Sosial dari provinsi, dan perlindungan sosial melalui APBD kabupaten,” kata Suhadi Kamis (21/5).

Khusus BST, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan karena hanya menerima data penerima. Persoalannya penerima sasaran menggunakan data lama yakni pendataan 2015 sehingga bantuan banyak tidak tepat sasaran. “Seharusnya tidak menerima malah dapat. Seharusnya menerima malah tidak dapat,” ujarnya.

Diakui kondisi demikian menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat. Bahkan ratusan warga datang ke rumah untuk berkeluh kesah. Mereka mengadu kepada kades mengenai carut marut data penerima bantuan. “Rumah saya jadi tempat mengadu. Total hingga sekarang sudah ada 100 warga datang ke rumah,” ucapnya.

Menurut dia, keluhan warga sangat beralasan, karena bansos muncul klasus tumpang tindih penerima bantuan. Kareba itu, pihaknya meminta perangkat desa agar berkomunikasi dengan warga mampu namun masuk daftar penerima bantuan. “Sejauh ini sudah ada 52 warga mengembalikan undangan pencairan bantuan,” ungkapnya.

Rupanya keluhan masyarakat juga berlangsung di Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari. Seorang warga Heru Wistono, membenarkan adanya kecemburuan di masyarakat terkait penyaluran bansos. Dia berharap data by name by addres diperbaiki agar tepat sasaran. “Harapan kami data bisa diperbaiki sehingga warga yang berhak menerima bisa mendapatkan bantuan sehingga dapat tepat sasaran,” kata Heru Wistono. (gun/din)