RADAR JOGJA – Pemerintah Kota Magelang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019. Ini merupakan opini WTP keempat yang diraih Kota Magelang.

“Kita serius mengelola keuangan, aset, dan lain sebagainya. Kita mendapatkan predikat WTP ini harus kita pertahankan. Bahkan, ke depan agar lebih baik lagi,” jelas Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito saat dihubungi Kamis (21/5).

Sesuai protokol kesehatan pada masa pandemi virus korona (Covid-19), penyerahan LKPD dilakukan secara daring (dalam jaringan/online) melalui video conference di Ruang Command Center Kompleks Kantor Pemkot Magelang Selasa (19/5). Penyerahan untuk Kota Magelang bersama dengan Kota Tegal, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Banyumas.

Sigit bersyukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan selama ini sesuai dengan amanah yang diberikan dalam menjalankan pemerintahan.

Dia menegaskan, prestasi ini bukan hanya karena dirinya. Prestasi ini juga berkat kerja keras seluruh pemangku kepentingan di Kota Magelang. Termasuk sekretaris daerah, inspektur, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, hingga DPRD Kota Magelang.

Sigit meminta jajarannya tidak lengah dan segera memperbaiki sektor-sektor yang perlu diperbaiki setelah memperoleh WTP ini. Tujuannya agar ke depan tidak gagap saat ada pemeriksaan awal dari BPK.

“Yang menangani ini paham celahnya, mana yang berikutnya perlu disempurnakan. Sehingga ketika ada pemeriksaan awal, tidak terkejut,” tandas Sigit.

Dia mengakui, saat ini keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia harus dialihkan untuk penanganan virus korona. Untuk itu, saat ini penanganan Covid-19 menjadi skala prioritas Pemkot Magelang.

Sigit pun meminta masyarakat untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan pencegahan penularan virus ini. Hingga kasus Covid-19 benar-benar hilang.

“Penanganan Covid-19 adalah skala prioritas, yang lain nomor sekian. Rakyat harus sehat, harus makan, dan berkecukupan. Kalau masyarakat sudah patuh dengan aturan pemerintah, situasi melandai, syukur sudah tidak ada lagi Covid-19 maka pergerakan keuangan akan disusun lagi,” terang Sigit.

Pemkot Magelang menggelontorkan anggaran Rp 45 miliar untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kota Magelang. Anggaran tersebut meliputi untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 17,5 miliar, penanganan dampak ekonomi berjumlah Rp 1,34 miliar, dan penyediaan social safety net (jaring pengaman sosial) seniai Rp 27,5 miliar.

Sigit menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja seluruh unsur pimpinan di jajaran pemkot. Termasuk jajaran badan usaha milik daerah. Mereka berpesan dalam mempertahankan predikat WTP ini.

“Predikat WTP ini menjadi kebanggaan kita semua. Bukti bahwa kita semua selama ini berkomitmen menjalankan pemerintahan dengan baik. Ke depan, supremasi itu harus kita pertahankan,” tegas Sigit.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali menyatakan, BPK tidak mengurangi prosedur pemeriksaan. Meski, lanjutnya, saat ini tengah terjadi wabah Covid-19. Hanya beberapa metode yang dimodifikasi atau disesuaikan.

“Metode yang kami sesuaikan antara lain terkait pemerolehan bukti melalui teknologi informasi dan konfirmasi terhadap beberapa pihak yang dilakukan secara online,” imbuh Ayub.

Menurutnya, pihaknya tetap menjaga kualitas hasil pemeriksaan melalui quality control dan quality assurance yang dimulai dari ketua tim, pengendali teknis, penanggung jawab, sampai kepala Perwakilan BPK RI. “Kami berharap WTP ini dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di daerah masing-masing,” tandasnya. (asa/amd)