Bantul Terima Kartu Kuning dari Kementrian Keuangan

RADAR JOGJA – Wabah virus Korona (Covid-19) menyisakan dampak besar bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul. Anggaran yang terbatas dan masa berakhir pandemi yang belum dapat diprediksi membuat Pemkab Bantul kelimpungan. Bahkan, Bantul dinilai lamban dalam penanganan Covid-19.

Kritikan ini disampaikan anggota Komisi D DPRD DIJ Joko Purnomo, Kamis (21/5). Dia menyoroti beberapa hal dari evaluasi kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bantul terkait bagaimana penanganan Covid-19 oleh Pemkab Bantul. Terutama terkait refocusing anggaran yang tak kunjung selesai. “Berdasarkan laporan fraksi dalam rapat dengar pendapat (RDP), Pemda Bantul mengakui kalau sudah mendapatkan kartu kuning,” ujar Joko di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Bantul, Kamis (21/5).

Lanjut dia, kartu tersebut merupakan¬† peringatan dari Kementrian Keuangan karena Bantul dinilai terlambat dan lamban dalam melakukan refocusing pergeseran anggaran terhadap penanggulangan Covid-19. Hal ini menjadi keprihatinan dan catatan agar menjadi cambuk. Sehingga pemkab sesegera mungkin dapat mengambil langkah-langkah konkrit dalam penanganan dampak covid-19 agar tak semakin parah. “Berharap tetap dalam koridor perundangan. Kami desak supaya Pemkab Bantul ini punya keberanian mengambil langkah tegas,” ujarnya.

Politikus yang hendak mencalonkan diri sebagai bakal wabup ini menyayangkan dan merasa kecewa atas sikap pemkab karena tak optimalkan bantuan. Seketika Kemensos memberikan peluang untuk mengusulkan tambahan kuota calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masing-masing Kabupaten/Kota DIJ melalui pintu DPR RI. ¬†“Padahal itu bisa memback up masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. Karena bantuan selama ini sangat terbatas,” ucapnya.

Dia menyebut, dari sekita 54 ribu pengajuan bantuan ke pusat, hanya tembus sekitar 20 ribu. Yakni, bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). “Kemarin itu ada 10 ribu kuota bantuan per Kabupaten/Kota. Di DIJ hanya Bantul yang tak mengajukan,” ucapnya. Dia menyayangkan, hingga saat ini baru Desa yang dapat mencairkan BLT dari Kementrian.

Wakil Ketua I DPRD Bantul Nur Subiyantoro menilai, langkah Pemda Bantul dalam penanganan Covid-19 ini sudah tepat. Karena penanganan pandemi ini dilakukan secara bertahap. Sehingga sisitem penganggaran tidak dapat diselesaikan langsung. Tentunya melihat situasi dan kondisi perkembangan Covid-19. ¬†“Jangan sampai tergesa-gesa. Begitu semua dianggarkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa ludes seketika sebelum wabah ini berakhir,” bebernya.

Terkait adanya lampu kuning, memang dibenarkan. Pemda dalam pergeseran refocusing anggaran bukanlah hal mudah. Lantaran sesuai penanganan Covid-19 semua pembiayaan harus ditekan hingga 50 persen. “Ini sulit bagi Bantul yang anggarannya kecil,” ucap politisi dari Fraksi Gerindra tersebut.

Kendati begitu, pihaknya akan bersikap tegas dalam pengawasan. Pihaknya juga telah memberi warning, agar pemkab selalu berhati-hati dalam hal penganggaran. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyandung hukum.

Sekretaris Daerah (Sekda) Helmi Jamharis menegaskan, pemkab akan berupaya semaksimal mungkin dalam penananganan Covid-19 ini. Pihaknya berjanji akan menyusun anggaran sesuai data yang terhimpun sejauh ini. Baik selama masa tanggap darurat ataupun pasca pemulihan. (mel/din)