RADAR JOGJA – Petunjuk teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN/SMKN DIJ tahun ajaran 2020/2021 diprotes orang tua wali siswa. Itu karena dalam PPDB SMAN/SMKN nanti
menjadikan nilai rapor sebagai acuan.

Forum Orang Tua Pencari Keadilan (Fortuna) menilai bahwa nilai rapor murni tidak tepat bila digunakan sebagai tolak ukur seleksi penerimaan siswa baru. Ketua Fortuna PPDB DIJ Wisnu Murti Yani menyebut, nilai rapor tidak memiliki standar seperti nilai ujian nasional (UN). Input dari nilai rapor pun berbeda-beda tiap sekolah. Selain itu, nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) juga beragam. Menurut dia, nilai rapor tidak bisa dijadikan standar karena memiliki range yang sangat sempit apabila dipakai untuk seleksi PPDB. “Karena nilai rapor dimulai dari KKM, misalnya 70 sampai 100. Sedangkan nilai UN bisa 0-100,” jelasnya setelah beraudensi dengan DPRD DIJ kemarin (20/5).

Dalam juknis PPDB SMAN/SMKN tahun ajaran 2020/2021 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ menenetukan formulasi penerimaan siswa yang baru. Yakni 80 persen berdasarkan nilai rapor, 10 persen nilai rata-rata UN sekolah selama empat tahun, dan akreditasi sekolah sebanyak 10 persen. Artinya nilai rapor berperan besar terhadap penerimaan siswa di sebuah sekolah. Dalam PPDB besok tidak menggunakan nilai UN, karena tahun ini UN SMP urung digelar karena pandemi korona.

Wisnu menambahkan, dari sisi proses, pengolahan nilai rapor juga tidak sama pada tiap guru. Meskipun terdapat aturan bahwa membuat nilai rapor adalah berdasarkan perbandingan antara nilai ulangan harian, penilaian tengah semester (PTS), dan penilaian akhir semester (PAS). “Namun dalam menilai ulangan harian dan mengolah PTS dan PAS menjadi nilai rapor ada ketidak seragaman antar guru, apalagi antar kelas, dan antar sekolah,” tuturnya.

Fortuna menuntut keadilan bagi siswa karena mereka telah bekerja keras untuk mengejar prestasi pada UN. Pelaksanaan UN sendiri terpaksa dibatalkan akibat pagebluk Covid-19. “Nilai rapor kalau benar murni diberikan 80 persen sehingga terjadi disparitas dan tidak bisa memberikan keadilan bagi-anak-anak,” tegasnya.

Pihaknya mengusulkan adanya upaya linierisasi nilai rapor untuk membentuk nilai rapor standar yang bisa disamakan dengan nilai UN. Caranya dengan mengalikan nilai rapor empat mata kuliah dengan indeks linierisasi.

Tim Perumus Linearisasi PPDB Kuncoro Harto Widodo menjelaskan, indeks linearisasi diperoleh dari rumus yang mengakomodir nilai rata-rata UN suatu sekolah selama empat tahun terakhir dibandingkan nilai rata-rata UN se DIJ selama empat tahun terakhir. Menurut dia, nilai UN empat tahun terakhir dapat menjadi acuan untuk menggambarkan kulitas anak didik yang dihasilkan suatu sekolah. “Kalau tidak disempurnakan formula (pada Juknis) maka anak-anak peserta didik yang mencari sekolah ke jenjang yang lebih tinggi akan mendapatkan penilaian yang tidak pada tempatnya,” katanya.

Di masa pagebluk ini, lanjut dia, jangan sampai membuat pemerintah kehilangan kehati-hatiannya dalam menyusun juknis. “Kalau tidak hati-hati ada satu generasi yang dapat perlakuan tidak pas,” katanya.

Ketua DPRD DIJ Nuryadi mengatakan, seharusnya, dalam proses pembuatan harus berkonsultasi dengan komisi D yang menaungi bidang tersebut. Sehingga legislative bisa memberikan ruang terhadap pihak yang memberikan aspirasi. “Manakala juknis bisa menampung seluruh kepentingan itu akan menjadi baik,” tegasnya.

Bila terpaksa merubah Peraturan Gubernur terkait juknis tersebut, legislatif akan menyurati gubernur untuk menimbang aspirasi masyarakat. “Mekanisme adalah hasil rapat Komisi D akan disampaikan ke pimpinan dewan dan pimpinan dewan akan meyurati pada gubernur,” imbuhnya.

Berbeda dengan PPDB SMAN/SMKN, untuk PPDB SD di Sleman akan ada empat jalur pendaftaran mulai dari zonasi, afirmasi, anak berkebutuhan khusus (ABK) dan perpindahan tugas orang tua. Tidak seperti tahun sebelumnya minimal usia pendaftar adalah tujuh tahun, saat ini anak dengan usia 6-12 tahun bisa diterima.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Arif Haryono menjelaskan, untuk PPDB jenjang SD di Sleman akan dilakukan secara online pada 15-19 Juni mendatang. (eno/tor/pra)