RADAR JOGJA – Ini akibat vendor baliho yang memasang konten iklan tak sesuai aturan. Bupati Bantul Suharsono langsung turun tangan melakukan penutupan baliho yang terletak di Simpang Empat Blok O, Banguntapan, itu. “Ini (konten iklan, Red) termasuk larangan di Bantul. Harus dilepas,” tegas Suharsono di sela menutup baliho berukuran raksasa itu Kamis (21/5).

Ya, baliho itu berkonten tak ‘biasa’. Baliho yang terletak di salah satu sudut Ring Road Timur itu memajang iklan minuman beralkohol (mihol). Itu melanggar dua regulasi sekaligus. Yakni Perda Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi serta Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol, dan Pelarangan Minuman Oplosan.”Kalau (baliho) dibiarkan bisa memengaruhi masyarakat. Sehingga harus kami lawan. Minuman keras maupun narkoba wajib kami perangi,” tegasnya.

Ada beberapa pejabat yang ikut mendampingi Suharsono. Di antaranya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul Trisna Manurung dan Kasat Pol PP Bantul Yulius Suharta.

Menurut Yulius, Satpol PP sebelumnya telah menelusuri keberadaan baliho bermasalah itu. Bahkan, instansi penegak perda ini juga telah memanggil pihak vendor. Itu dilakukan karena kontruksi bangunan baliho belum berizin.”Vendor harus memiliki izin bangunan nonkontruksi dan izin ketika ada pemasangan reklame,” ucapnya.

Rencananya, birokrat yang pernah menjabat camat Bambanglipuro ini menegaskan, Satpol PP bakal memproses vendor nakal ini setelah Lebaran. Persisnya Kamis (28/5).”Baliho ini juga dekat dengan rumah sakit. Apalagi sekarang juga masa pandemi,” ketusnya.

Selain menabrak beberapa regulasi, vendor ternyata juga tak membayar pajak reklame. Kendati begitu, Trisna Manurung menekanakan, BKAD bakal tetap menolak pemasangan reklame jika vendor membayar pajak. “Karena kontennya tak sesuai,” tegasnya (sce/zam)