RADAR JOGJA – Sekitar 60 karyawan restoran cepat saji di Jogjakarta diindikasi mengalami pemaksaan pengunduran diri oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Perlakuan itu diterima setelah para pekerja menuntut pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) DIJ Dani Eko Wiyono menjelaskan awal permasalahan ini. Mulanya, SBSI menerima aduan dari karyawan restoran cepat saji terkait tuntutan hak pembayaran THR. Merespons aduan itu, SBSI melakukan advokasi dengan melayangkan laporan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ.

Upaya itu berbuah hasil hingga diperoleh kesepakatan bahwa perusahaan akan memenuhi hak pekerjanya. Namun ketika THR dibayarkan, pekerja malah dipaksa menandatangani surat pernyataan. “Pegawai sekalian diberi surat. Isinya sudah menerima THR dan saya siap mengundurkan diri. Karena dianggap yang lapor ke serikat sudah melanggar hukum,” katanya.

Dani menjelaskan, saat dimintai tanda tangan, pekerja tidak boleh memfoto surat pernyataan yang disodorkan perusahaan. “Ketika (pekerja) dipanggil, HP dan segala pernak pernik mereka tidak boleh dibawa. Tidak boleh merekam dan memfoto. Surat juga langsung dibawa oleh manajemen,” paparnya.

Nasib pekerja di perusahaan ini memang sedang terpontang-panting di masa pagebluk Covid-19 ini. Pasalnya, mayoritas pekerja telah dirumahkan sejak 31 Maret tanpa ada kejelasan. “Dirumahkan tanpa biaya dan tidak ada statement kalau misalnya perusahaan beroperasi kembali mereka akan dipanggil lagi. Jadi dibiarkan menggantung,” tandasnya.

Menurutnya, banyak perusahaan yang memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk mendepak pekerjanya tanpa memenuhi hak pekerja. Misalnya, perusahaan memaksakan pengunduran diri pegawainya dan tidak menerapkan skema pemutusan hubungan kerja (PHK). “Resign itu sebenarnya keinginan pribadi. Kalau dalam proses ada intimidasi, itu nggak bener,” jelasnya.

Dani memaklumi wabah korona membuat sebagian besar perusahaan merugi, sehingga kesulitan memenuhi hak-hak pekerjanya. Namun ia mendorong agar perusahaan membangun jalur komunikasi untuk memperoleh solusi terbaik. “Alangkah baiknya jika proses komunikasinya lebih baiklah. Misalnya disepakati nanti kamu kerja lagi, tapi sekarang diam dulu. Jadi ada kejelasan,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Disnakertrans DIJ Sriyati mengaku telah menerima adanya laporan tersebut. Dalam waktu dekat perusahaan diminta memberikan klarifikasi atas laporan itu. “Kami akan minta klarifikasi, karena pengaduan baru sepihak. Hasilnya seperti apa, tergantung hasil klarifikasi,” jelasnya.

Sriyati tak membenarkan tindakan pemaksaan pengunduran diri dari perusahaan. Sebab, perusahaan wajib menerapkan skema PHK bila ingin memberhentikan pegawainya, sehingga ada kejelasan di antara dua belah pihak. “Kalau PHK itu kan perusahaan punya kewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan. Kalau resign perusahaan tidak punya kewajiban,” katanya.

Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Misalnya terkait masalah perizinan. Disnakertrans akan memberikan rekomendasi kepada dinas yang menaungi perizinan sesuai dengan domisili perusahaan. “Perusahaan jadi tidak mendapatkan layanan publik tertentu,” jelasnya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Kerja Disnakertrans DIJ Ariyanto Wibowo menjelaskan, Disnakertrans telah membuka posko aduan terkait pembayaran THR hingga 29 Mei mendatang. Sejauh ini pihaknya telah menerima 58 laporan terkait perusahaan yang memutuskan untuk menunda pembayaran THR. “Kondisinya berdasarkan kesepakatan ada yang diberikan tanggal 18 dan 20, tapi ada kesepakatannya,” katanya.

Namun, Ariyanto tak mengetahui jumlah pasti perusahaan yang tidak membayarkan THR maupun melakukan penundaan. Pasalnya, dasar laporan adalah aduan yang diterima. “Sekarang basisnya pengaduan. Kalau ada pengaduan, baru kami akan turun. Kalau tidak ada pengaduan, mestinya sudah ada kesepakatan,” jelasnya.

Untuk DIJ tercatat ada 4.719 perusahaan meliputi skala kecil, menengah, hingga besar. Mayoritas mengalami kendala penurunan produksi di tengah wabah korona. Namun, bagi perusahaan yang tak membayarkan THR sesuai ketentuan pemerintah, akan dikenai denda lima persen. “Kalau sudah ada kesepakatan, tidak kena sanksi,” tambahnya.

Ariyanto juga menerima aduan bahwa ada dua perusahaan yang tidak membayarkan THR. Disnakertrans telah meminta kedua perusahaan itu untuk memberikan penjelasan terkait keputusannya. “Mereka dari sektor penyiaran dan kalau tidak salah manufaktur,” ungkapnya. (tor/laz)