COVID-19 telah menggegerkan dunia sejak ditemukan kasusnya pada awal tahun 2020 di Wuhan, China. Serupa dengan kasus-kasus virus pada umumnya, hal yang paling ditakutkan adalah potensi penyebaran yang cukup tinggi, sehingga saat ini Covid-19 masuk kategori pandemi. Sejak ditemukan pada 31 Desember 2019, dengan secara signifikan angka positif Covid-19 melonjak menjadi ribuan, sebulan kemudian dengan jumlah kematian ratusan orang.

Otoritas setempat kemudian memberlakukan sistem lockdown atau karantina wilayah. Kebijakan tersebut meliputi penutupan akses publik untuk masuk dan keluar wilayah guna menekan angka penyebaran virus. Sejumlah negara yang warganya masih terjebak di Kota Wuhan mengatur pelbagai skenario penyelamatan dan karantina, tanpa kecuali Indonesia.

Di saat negera-negara lain satu per satu mulai mengumumkan kasus positif Covid-19 seperti Singapura, Filipina, Korea Selatan, Jepang, Iran, hingga Italia, Indonesia pada mulanya masih merasa aman karena belum ada satu kasus pun yang ditemukan. Sekalipun World Health Organization (WHO) telah menyatakan kasus ini sebagai kasus global. Pada mulanya banyak asumsi yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia kebal dengan virus ini, sebab iklim tropis Indonesia dan suhu di atas 26 derajat yang dianggap mampu membunuh dan menghambat penyebaran virus covid-19.

Namun, ketenangan publik mulai terusik pasca diumumkannya beberapa kasus covid-19 pertama di Indonesia beberapa bulan lalu. Salah satu indikasi kepanikan ialah munculnya berita bohong (hoaks) seputar covid-19 yang kian merajalela. Selain itu, fenomena panic buying yang terjadi di pelbagai pusat perbelanjaan. Di media sosial (medsos) warganet justru mencari kambing hitam atas siapa yang perlu disalahkan atas masuk dan tersebarnya covid-19 di tanah air. Satu hal yang pasti, virus telah masuk dan publik harus bahu-membahu untuk mencegah persebarannya bukan saling menyalahkan.

Polarisasi Respons

Meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia tentu menjadi perhatian khusus pemerintah. Kendati sejumlah kalangan mengharapkan kebijakan lockdown meniru negara lain, pemerintah memilih solusi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Berbeda dengan lockdown, yang benar-benar mengunci aktivitas publik yang melibatkan orang banyak.

PSBB memungkinkan beberapa aktivitas mungkin dilakukan dengan memberlakukan protokol keamanan pemerintah, Aktivitas tidak ditutup serta-merta namun masyarakat diimbau untuk memprioritaskan aspek keselamatan dengan melakukan kerja di rumah selama memang tidak ada keperluan yang mendesak untuk keluar dan menghindari perkumpulan.

Secara umum, kebijakan pemerintah tersebut disebut dengan physical distancing yang semula dikenal dengan social distancing. Kebijakan ini rupanya menuai respons ganda baik oleh publik. Manifestasi dari kebijakan ini ialah sejumlah perkantoran menerapkan prinsip kerja di rumah dan hanya keperluan darurat saja yang dilakukan di kantor atau dengan istilah lain ialah work from home. Kendati pemerintah pusat sudah menerbitkan kebijakan yang bisa dikatakan longgar tersebut, namun dalam implementasinya tataran akar rumput justru menerapkan kebijakan yang beragam. Ada yang menutup sama sekali akses ke perkampungan, ada pula yang memberlakukan sistem pintu satu arah guna menjaga sterilisasi akses.

Respons publik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah bisa dikatakan telah mengalami polarisasi. Sebagian konsisten dengan upaya pencegahan dengan memperhatikan imbauan pemerintah untuk beraktivitas di dalam rumah dan melakukan serangkaian antisipasi diri. Namun sebagian masih menganggap enteng virus ini tanpa dibarengi dengan kesadaran dan upaya perlindungan diri.  Akhirnya, physical distancing ini seakan-akan menjadi sistem yang ditafsirkan secara suka-suka oleh publik.

Tindakan Integratif

Dalam situasi yang semakin rumit ini publik memang diimbau untuk tidak panik, sebab kepanikan justru akan meningkatkan stress dan menurunkan imunitas. Lemahnya imunitas akan memperbesar peluang terjangkit virus. Kendati demikian, sikap menghindari kepanikan juga tidak seharusnya diterjemahkan secara sepele. Penyebaran covid-19 yang ditengarai bisa semakin memburuk apabila publik tidak menerapkan physical distancing secara ketat, terutama di musim yang mendekati mudik lebaran ini. Publik perlu waspada tanpa harus panik, dan hal ini memerlukan kerja kolektif dan sinergi pelbagai pihak.

Kebijakan physical distancing tidak akan memberikan dampak apa pun ketika sebagian lainnya masih belum punya kesadaran kolektif terkait bahaya dari Covid-19.

Tindakan integratif dan inter-konektif antara publik, pemerintah dan media adalah satu-satunya harapan untuk menghambat meluasnya pandemi ini. Upaya saling mengingatkan melalui pesan-pesan positif yang menumbuhkan kegembiraan juga perlu digaungkan melalui pelbagai media. Kendati sederhana, langkah ini akan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif untuk terbebas dari belenggu pandemi Covid-19. Jika Wuhan yang semula menjadi daerah terdampak paling parah saja bisa bangkit dan membantu daerah lainnya, Indonesia sebagai negara besar pasti sanggup menghadapi badai ini. (ila)

*Penulis merupakan Dosen Sosiologi Agama dan Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta