PASCA lepas dari orde baru, Indonesia memiliki harapan baru pula untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih aspiratif, terjangkau, dan transparan. Harapan tersebut mulai muncul terutama sejak munculnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berlaku efektif sejak tahun 2000.

Lahirnya Undang-Undang ini merupakan buah dari tuntutan reformasi yang berusaha untuk mewujudkan pemerintahan Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera. Undang-Undang tersebut dipertegas kembali melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini mengatur hal-hal mengenai pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, kepegawaian daerah, perda dan peraturan kepala daerah, perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, pertimbangan dalam kebijakan otonomi daerah.

10 tahun berselang, aturan kembali diubah melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 September 2014 dan mulai berlaku setelah diundangkan pada 2 Oktober 2015 oleh Menkumham Amir Syamsudin.

Secara umum aturan yang dijalankan masih dalam koridor yang sama. 22 tahun pasca reformasi dengan melewati tiga kali pergantian Undang-Undang, nyatanya pengelolaan pemerintah daerah hingga saat ini belum dapat dikatakan berjalan secara maksimal.

Menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (2016) menyatakan setidaknya terdapat lima permasalahan krusial penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pertama, rendahnya integritas penyelenggara pemerintahan daerah; Kedua, penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam perizinan; Ketiga, inkonsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah; Keempat, kualitas pengelolaan keuangan daerah belum memadai; Kelima, kepatuhan pemda dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah belum optimal.

Porsi Besar Belanja Pegawai

Terbaru, pada akhir 2019 Kementerian Keuangan mendapati temuan yang cukup membuat publik kecewa sekaligus bertanya-tanya. Temuan tersebut menyoal pada penggunaan APBD yang dirasa belum efisien. Bagaimana tidak, Alokasi APBD sebesar 31% habis untuk perjalanan dinas dan jasa kantor. Kemudian 36% APBD habis untuk belanja gaji pegawai, sehingga secara umum hampir 70% APBD habis untuk mengurus ASN daerah.

Temuan lain juga dinyatakan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Dicontohkan dalam hal anggaran belanja di Pemerintah Provinsi selama 2018 misalnya, KPPOD yang mengutip data Kemenkeu menjelaskan bahwa 26% dari total belanja Rp 349,6 triliun digunakan untuk pegawai, 22% untuk barang dan jasa, serta 17% untuk belanja modal. Kondisi yang tidak lebih baik juga terjadi di Kabupaten/Kota. Tercatat dari belanja Rp 804,2 triliun, 40% diantaranya habis untuk gaji pegawai. 24% untuk belanja barang dan jasa serta 20% untuk belanja modal.

Jika komposisi ini terus menerus dipertahankan dan diulang tiap tahun anggaan, lantas kapan rakyat (publik) menikmati pembangunan yang seharusnya disediakan dan dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui desentralisasi fiskal dan otonomi daerah? Publik tentu berhak tahu, berhak menanyakan, dan berhak menuntut perbaikan terkait komposisi pengelolaan anggaran yang buruk tersebut.

Buruknya pengelolaan ABPD tersebut masih terus berulang karena melekatnya budaya-budaya lama yang belum sepenuhnya hilang dari karakter birokrasi daerah. Budaya tersebut diantaranya pendekatan penggunaan anggaran di daerah masih money follow function, bukan money follow program.

Kapasitas fiskal daerah atau kemampuan keuangan masing-masing yang cenderung tidak merata dan rendah, khususnya bagi daerah otonomi baru. Hal ini yang kemudian cukup menyulitkan daerah untuk membagi skala prioritas APBD.

Dalih sikap defensif dari para pejabat daerah terkait risiko kesalahan dalam pengelolaan anggaran. Terkait hal ini, seharusnya baik pusat mapun daerah memiliki kesamaan persepsi, selama alokasi anggaran dapat bermanfaat nyata untuk masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal tersebut tetap harus mendapatkan legitimasi.

Lalu, mekanisme kontrol anggaran masih lemah yang kemudian menyebabkan belanja pemerintah daerah cenderung tidak tertib. Lemahnya kontrol anggaran dari berbagai pihak turut menyumbang peluang terjadinya inefektivitas dan inefisiensi anggaran.

Kampanye APBD Berorientasi Publik

Melihat berbagai permasalahan terkait tren pengelolaan APBD yang cenderung masih kurang efektif dan tepat sasaran, maka perlu adanya sikap, kemauan, dan dipertegas melalui suatu kebijakan agar pengelolaan APBD dimasa yang akan datang bisa jauh lebih baik lagi.

Terlebih pada masa penanganan wabah Corona Covid-19 seperti saat ini, alokasi-alokasi yang terkait penanganan medis dan jaring pengaman sosial-ekonomi wajib disediakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah rasanya wajib melakukan realokasi APBD dan juga wajib cepat-responsif dalam tahapan implementasi agar percepatan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 dan pengamanan dampak ekonomi dapat terlaksana dengan baik. Upaya-upaya yang dapat dilakukan guna mewujudkan hal-hal positif tersebut tentu harus terintegrasi, diawasi dengan baik, dan berlandaskan hukum yang tepat.

Budaya yang terbentuk selama ini, dimana hampir separo APBD habis untuk belanja pegawai harus diubah agar lebih berorientasi pada masyarakat. Kesepakatan ini tentu saja harus dituangkan melalui kebijakan-kebijakan yang mengikat dan relevan. Turun ke daerah, pengawasan dapat dilakukan melalui penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP harus terus melakukan transformasi dan menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pada akhirnya, baik pemerintah daerah dan masyarakat harus sadar bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukanlah jadwal bagi-bagi “kue” tahunan dengan porsi diluar alokasi yang telah ditentukan, melainkan amanah yang secara umum dihasilkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagaimana amanat dari jalan reformasi-demokrasi yang sudah dipilih oleh segenap elemen bangsa Indonesia.

Berdasarkan semangat tersebut, pemerintah daerah sebagai pihak yang diamanahkan untuk mengelola anggaran sudah seharusnya mampu bertanggung jawab dan menampilkan performa yang berkualitas. Mengutamakan anggaran tersebut semata-mata untuk kepentingan masyarakatnya. (ila)

*Penulis merupakan Dosen Prodi Administrasi Publik Universitas ‘Aisyiyah Jogjakarta.