RADAR JOGJA – Belum terlihat adanya lonjakan kendaraan pasca longgarnya aturan mudik oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Seperti yang terlihat di pintu perbatasan Tempel Sleman – Muntilan, Magelang. Volume kendaraan relatif sama bahkan tidak ada lonjakan kendaraan dari daerah penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Relaksasi transportasi ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Disebutkan ada pengecualian khusus untuk sejumlah kriteria. Seperti kepentingan bisnis, sekolah dan medis.

“Dari data ini hanya 1 orang berasal zona merah. Pola perjalanan pagi tadi rata-rata perjalanan lokal jarak pendek. Kendaraan yang jadi perhatian adalah plat nomor Jawa Barat, Jakarta dan wilayah Surabaya Raya. Juga plat zona merah,” jelas Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek Dishub DIJ Rizki Budi Utomo, ditemui di pos perbatasan Tempel Muntilan, Sabtu (9/5).

Pasca berlakunya aturan, Kamis (7/5),  diakui olehnya tak ada lonjakan volume kendaraan. Begitupula terkait aturan putar balik yang berlaku untuk plat nomor tertentu. Tercatat tidak ada kendaraan yang diminta putar balik di kawasan Tempel.

Kondisi yang terjadi justru berbanding terbalik. Volume kendaraan justru menurun sejak berlakunya PSBB di sejumlah wilayah. Walau begitu tetap ada perhatian khusus atas terbitnya relaksasi Menteri Perhubungan. Terutama di wilayah titik simpul kawasan terminal .

“Semakin kesini semakin landai. Kami masih memetakan terbitnya aturan itu. Seperti terminal, karena ada pengecualian maka prediksinya ada lonjakan penumpang. Sehingga pemeriksaan diperketat di titik itu (terminal),” katanya.

Pengetatan pengecekan akan berlaku disiplin. Diantaranya pemudik kategori khusus wajib mengantongi syarat. Seperti surat kesehatan hingga keterangan dari daerah asal keberangkatan. 

Terbitnya relaksasi ini juga dibarengi dengan regulasi tambahan. Seperti bus antar kota antar provinsi (AKAP) yang boleh beroperasi akan memiliki tanda khusus. Berupa stiker berwarna biru dengan logo Dirjen Perhubungan Darat. Bertuliskan mendapat ijin operasional khusus.

“Tidak sembarang bus, harus ada stiker khusus ini. Lalu bus juga wajib berhenti di terminal. Apabila ada pelanggaran, akan kami data dan laporkan ke pusat. Yang berhak beri sanksi untuk Bus AKAP hanya pemerintah pusat,” tegasnya.

Berdasarkan data pos Tempel, ada ratusan kendaraan plat luar Jogjakarta yang diperiksa. Detailnya adalah 32 motor, 34 mobil, 1 bus dan 15 angkutan barang. Sementara untuk jumlah penumpang total mencapai 145 orang. Seluruhnya melintas pada pagi hingga siang hari.

Dari data tersebut hanya satu orang yang berasal dari zona merah. Sementara untuk kendaraan putar balik mencapai 10 kendaraan. Merupakan akumulasi selama sepekan. Selain berasal dari daerah PSBB juga tak patuh protokol kesehatan.

“Seperti Sabtu minggu kemarin (2/5) total ada enam kendaraan putar balik. Lima kendaraan pagi ada indikasi mudik karena tidak bawa surat kesehatan. Lalu malamnya ada satu kendaraan Plat H jumlah penumpang 8 orang. Alasannya datang ke acara ulang tahun teman di Jogja,” ujarnya. 

Terhadap pelanggaran tersebut timnya bertindak tegas. Wajib kembali ke daerah asal tanpa ada toleransi. Langkah ini guna meminimalisir perseberan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dari kawasan episentrum ke Jogjakarta.

“Minggu (3/5) itu ada tiga kendaraan kami minta putar balik, ada yang penumpangnya sampai 7 orang. Lalu Senin (4/5) hanya satu kendaraan asal Karawang. Rata-rata memang tak patuh protokol Covid-19,” katanya. (dwi/tif)