JOGJA, Radar Jogja – Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja Nurcahyo Nugroho mengkhawatirkan dampak pandemi Covid-19 pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Jogja akan lebih berat dibandingkan kabupaten lain di DIJ. Terutama dampaknya ke sektor pariwisata dan pendidikan. ”Perekonomian Kota Jogja selama ini penopang utamanya pendidikan dan pariwisata. Jika dua hal ini collapse, pasti akan langsung berpengaruh kepada UMKM dan juga para pekerja di sektor informal,” ujarnya kemarin (7/5). Hitungannya, jika dampak Covid-19 ini berlangsung hingga Juli maka dari sektor pariwisata dan pendidikan yang terhenti, Kota Jogja dapat kehilangan potensi ekonomi hingga Rp 5,3 triliun.

Ini dihitung dari jumlah wisatawan ke Kota Jogja dalam dua tahun terakhir mencapai empat juta orang setiap tahun dan jumlah pelajar dan mahasiswa dari luar daerah sebanyak 100 ribu orang dikalikan rata-rata pengeluaran selama rentang 10 bulan.

“Kalau di desa, orang tidak punya penghasilan masih ada hasil kebun dan sawah yang bisa dimakan. Kalau di kota, tidak punya penghasilan berarti tidak makan,” jelas anggota dewan yang hobi bersepeda ini.

Dengan tipologi sosial perkotaan yang rentan seperti itu menurut politisi PKS itu, pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus nasib UMKM dan para pekerja di sektor informal yang terdampak Covid-19. Dia setuju dengan pernyataan Gubernur yang tidak akan memberlakukan lockdown atau PSBB untuk menjaga ekonomi di DIJ tetap berjalan. ”Tapi jika tidak wisatawan yang datang dan pendidikan masih libur, dampaknya tetap sangat dalam bagi UMKM. Jadi perlu terobosan untuk menjaga denyut nadi mereka,” kata Nurcahyo Nugroho.

Dia memandang diterbitkannya Surat Edaran Wali Kota Jogja Nomor 910/2542/SE/2020 tentang Rasionalisasi Anggaran untuk Perubahan Penjabaran APBD TA 2020 Tahap III terkait pengurangan belanja anggaran barang dan jasa serta penghentian kegiatan di pemkot mulai 22 Mei – 30 Juni 2020 dari sisi penghematan belanja adalah perlu. Namun demikian hendaknya pengurangan belanja tetap memperhatikan nasib UMKM terutama Program Gandeng Gendong.

Dia meminta Pemkot untuk menjaga kelangsungan UMKM. Pertama, dalam skema penghematan belanja, terkait kegiatan belanja terutama pengadaan barang dan jasa dalam tiga bulan ini tetap dialokasikan walaupun prosentasenya hanya kecil. Kegiatan belanja barang dan jasa untuk menggerakkan dinamika ekonomi di Kota Jogja. Kedua, UMKM dan pelaku usaha lainnya dapat dilibatkan dalam program-program gawat darurat, program sosial ekonomi, dan penanganan covid-19. Misal dalam pengadaan APD tenaga medis juga masker yang sekarang wajib dikenakan masyarakat, pemkot wajib menggandeng UMKM dan pelaku usaha lokal. Juga dalam pengadaan sembako untuk program jaring pengaman, wajib memberdayakan UMKM. ”Penghematan belanja dan realokasi anggaran sebesar Rp 167 miliar dalam pelaksanaannya harus melibatkan para pelaku UMKM dan pelaku usaha di Kota Jogja,” pesannya. (*)