RADAR JOGJA – Masa tanggap darurat Covid-19 di DIJ telah berjalan lebih dari sebulan. Namun selama kurun waktu tersebut penanganannya dinilai belum begitu jelas. Berbeda dengan daerah lain yang sudah menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Provinsi DIJ justru belum melangkah ke sana.

“DIJ ini sunyi senyap. Penanganan di DIJ ini statusnya apa, kok sepertinya santai-santai saja. Seolah-olah baik-baik saja. Padahal di lapangan tidak baik-baik saja. Jangan sampai situasi ini justru mencelakakan masyarakat DIJ,” ingat Ketua DPW PAN DIJ Nazaruddin, Minggu (3/5).

Meski belum menetapkan status PSBB, praktik di lapangan, aparat telah bertindak jauh. Sejumlah kendaraan bermotor pelat nomor luar daerah dirazia. Nazar, sapaan akrabnya, mengaku sempat menyaksikan secara langsung. Kejadiannya di Jalan Wates.

“Dasar hukumnya apa. DIJ belum mengumumkan status PSBB, kok main cegat saja. Ini berbeda dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakan, salah satu sorotan tajam terhadap kinerja Tim Gugus Penanganan Korona di DIJ terkait data angka kematian. Mengutip laporan investasi sejumlah media, ada beberapa pasien Covid-19 di DIJ meninggal tapi tidak terdata oleh pemerintah daerah. Data-data itu justru diungkap oleh media yang mengadakan penelusuran di lapangan.

“Kenapa fakta tersebut harus disembunyikan. Ini menjadi sorotan media internasional. Kami berterima kasih dengan informasi yang diberikan media,” ucap Nazar.

Menyikapi itu, dia mendesak Pemprov DIJ memberikan informasi yang utuh dan transparan. Tidak perlu ada informasi yang disembunyikan. Dia mengingatkan, penanganan virus korona yang amburadul di pusat jangan sampai terjadi di DIJ. Selama dua bulan ini pemerintah pusat mempertontonkan kebijakan yang aneh-aneh.

Di antaranya soal kontroversi mudik dan pulang kampung. Larangan mudik kemudian direvisi dengan istilah mudik khusus bagi pengusaha. Ada pula maskapai tertentu tiba-tiba diberi izin terbang. Ada dugaan kebijakan itu sekadar demi menyelamatkan maskapai itu di masa pandemi korona.

Lebih parah lagi ada kebijakan mudik khusus dengan izin khusus. “Ini sangat kocak,” sindirnya. Dari fakta-fakta itu menunjukkan indikasi pemerintah pusat sengaja menghindari kewajiban. “Kebijakannya PSBB tapi praktiknya seperti karantina wilayah,” bebernya. Alumnus FH UII Jogja ini mendesak Pemprov DIJ  menyajikan informasi yang utuh kepada masyarakat. Informasi itu menyangkut kasusnya maupun upaya percepatan penanganannya.  Dia juga belum mendengar besaran anggaran penanganan virus korona Pemprov DIJ. Begitu pula realisasi bantuan yang sudah diberikan ke masyarakat. “Informasinya akan-akan saja. Bantuan pemerintah itu sangat ditunggu masyarakat,” tandasnya di sela acara PAN Peduli yang diselenggarakan DPW PAN DIJ di pelataran lobi gedung DPRD DIJ pada Sabtu (2/5).

Dalam acara itu, PAN DIJ menyerahkan sembako sebanyak 1200 paket dan 10 ribu masker. Bantuan diberikan kepada perwakilan pengemudi ojek, becak, pedagang keci dan kelompok rentan lainnya. Nazar menginstruksikan kepada jajaran FPAN DPRD DIJ agar mengadakan pengawasan terhadap persoalan tersebut.

Ketua FPAN DPRD DIJ Atmaji mengakui telah tiga kali memasalahkan penanganan dampak virus korona. Pertama, saat koordinasi dengan Pemprov DIJ sebelum penetapan masa tanggap darurat pada Maret lalu. Kedua, mendesak bantuan sosial jatah hidup (jadup) tahap pertama agar dikucurkan setidaknya sebelum Ramadan. Namun sampai awal Mei ini bansos jadup tak kunjung cair. Alasannya pendataan belum rampung.

Ketiga soal realokasi APBD 2020 untuk penanganan Covid-19. Awalnya pemprov menyampaikan nilainya Rp 246 miliar. Kemudian berubah menjadi Rp 579 miliar. Terakhir berubah lagi menjadi Rp 390 miliar. “Berubah-ubahnya angka itu tidak masalah. Yang penting segera ada action (tindakan nyata, Red) di lapangan. Jangan omong program, realisasinya masih nol,” kritiknya.

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, ada tiga prioritas utama dalam realokasi APBD 2020. Yakni kesehatan, ekonomi dan sosial. Pusat mensyaratkan realokasi anggaran lebih dari 50 persen untuk penanganan Covid-19. Anggaran bidang kesehatan salah satunya untuk  pengadaan rapid test (tes cepat), alat pelindung diri (APD) dan insentif untuk para tenaga medis yang menangani Covid-19.

Untuk penangan sosial, Aji menjelaskan, pihaknya tengah menghitung dan mencocokan data. Bansos berasal berbagai sumber yakni APBN, APBD DIJ, APBD kabupaten dan kota serta dana desa.

Jumlah bantuan yang diberikan harus sama sebesar Rp 600 ribu.  “Bansos yang akan diberikan harus berbasis data yang akurat. Tidak ada satu pihak yang menerima bantuan ganda,” jelasnya. (kus/ila)