RADAR JOGJA – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyiapkan skema bantuan sosial untuk warga miskin terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Total bantuan yang diberikan sejumlah Rp 600 ribu untuk per kepala keluarga (KK).

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menuturkan skema ini masih dalam tahap penggodokan. Bantuan sosial, lanjutnya, merupakan perencanaan dari Kementerian Sosial. Data sementara menyebutkan bantuan menyasar 125 ribu warga di DIJ.

“Pemberian bantuan sosial kepada warga sasaran sebesar Rp 600 ribu per KK selama tiga bulan, April, Mei dan Juni. Penyalurannya oleh Kementerian Sosial yang dibantu oleh daerah untuk pendataannya. Nanti dikalikan 125 ribu penerimanya,” jelasnya, ditemui di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Jumat (17/4).

Terkait data penerima, Aji memastikan belum sampai ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ. Kemensos, lanjutnya, menjanjikan data tersebut akan dikirimkan selambat-lambatnya Senin (20/4). Data ini merupakan data pemetaan yang terbaru.

“Data yang dibuat Kemensos adalah data lama yang dikirimkan tapi dicocokkan secara bottom up dari kami. Terutama setelah ada Covid-19. Kalau kategori penerima masih Senin (17/4), yang berhak menerima kriterianya apa,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIJ itu memastikan ada evaluasi. Terlebih jika daftar penerima bantuan sosial sudah terdaftar pada skema milik Pemprov DIJ. 

Saat ini Dinas Sosial DIJ juga tengah menyiapkan skema bantuan sosial. Sasaran program dari Pemprov DIJ adalah 76 ribu warga miskin dan rentan miskin. Aji belum bisa menjawab terkait adanya daftar penerima ganda. Terlebih data dari Kemensos belum dikirimkan kepada Pemprov DIJ.

“Angka 76 ribu itu yang biasa mendapatkan bantuan sosial, tapi begitu ada Covid-19, ada sasaran lain karena terdampak. Kalau yang meleset atau ganda nanti bisa digeser kepada yang belum menerima,” ujarnya.

Untuk saat ini program sembako milik pemerintah pusat tetap berjalan. Besarannya Rp 200 ribu hingga akhir tahun yang berwujud bantuan sembilan bahan pokok. Pemerintah daerah, lanjutnya, bisa menggenapi bantuan ini menjadi Rp 600 ribu.

“Pakai dana dari desa, kabupaten dan provinsi boleh top up apabila sudah ada yang menerima Rp 200 ribu. Sudah terima sembako ya jalan terus reguler tapi kalau yang Rp 600 ribu (sisa Rp 400 ribu) tetap tunai,” katanya.

Aji juga menyampaikan sejumlah skema anggaran milik pemerintah pusat. Salah satunya adalah pengurangan besar-besaran sektor belanja. Terutama dari sektor dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang tidak prioritas penanganan Covid-19.

Walau begitu ada begitu ada dua bidang DAK yang tidak berubah. Dari bidang kesehatan dan pendidikan. Terkecuali untuk sub bidang perpustakaan dan sub bidang olahraga tetap dikurangi.

Kebijakan ini muncul karena sumber pendapatan pemerintah berkurang. Terutama pendapatan dari sektor perpajakan. Alhasil beberapa alokasi dialihkan sebagai penanganan Covid-19.

“Sub bidang perpustakaan dan sub bidang olahraga termasuk yang dikurangi tapi sub bidang pendidikan tidak. DAK yang dikurangi akan dialokasikan ke bidang kesehatan,” jelasnya.

Pemerintah juga tengah berembug bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berupa skema pemulihan ekonomi bagi sejumlah pelaku usaha. Berupa insentif penundaan cicilan maupun peniadaan denda bunga. Dengan catatan ada kesepakatan.

“Peran Bupati dan Wali Kota melalui kebijakannya. Untuk sektor pajak pariwisata, hotel dan restoran ada insentif kepada pengusaha karena sudah tidak ada pemasukan sama sekali,” katanya. (dwi/tif)