RADAR JOGJA – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji memastikan belum ada pembahasan pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DIJ. Baik oleh pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Untuk saat ini status Jogjakarta masih Tanggap Darurat.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIJ itu juga memastikan belum ada pengajuan oleh pemerintah kabupaten dan pemeintah kota. Sesuai kesepakatan awal, seluruh pemimpin daerah tetap bertahan dengan status tanggap darurat.

“Sampai hari ini setelah lakukan pertemuan lima kabupaten kota memang belum ada PSBB. Belum ada usulan dari (pemerintah) kabupaten kota kepada kami (Pemrov DIJ),” jelasnya, ditemui di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Jumat (17/4).

Sempay beredar informasi sejumlah wilayah di Jogjakarta layak menyandang status PSBB. Di antaranya Kabupaten Sleman, Kota Jogja dan Kabupaten Bantul. Acuannya adalah jumlah kasus hingga kajian epidomologis per daerah.

Info yang beredar, usulan tersebut dikeluarkan oleh Gugus Tugas Covid-19 Nasional. Aji memastikan belum ada koordinasi dan pembahasan oleh pemerintah pusat terkait isu tersebut. Hanya saja dia akan mengecek kembali untuk memastikan.

“Kalau memang dari Gugus Tugas Covid-19 Nasional merekomendasikan silahkan saja. Sampai hari ini belum ada, atau setidaknya belum sampai ke saya,” katanya.

Walau begitu, Aji mempersilahkan apabila Pemkab dan Pemkot ada evaluasi. Terutama apabila ada perkembangan signfikan atas kondisi perwilayah. Sehingga sangat layak untuk dinyatakan berstatus PSBB.

“Kalapun ada, nanti rapat bersama dengan provinsi. Karena usulan PSBB tetap dari provinsi,” ujarnya. (dwi/tif)