RADAR JOGJA – Pandemi Covid-19 berdampak langsung terhadap sektor ketenagakerjaan di DIJ. Ribuan orang kehilangan pekerjaan akibat pagebluk korona ini. Mereka terpaksa mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan sementara.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ Ariyanto Wibowo menjelaskan, sebanyak 14.529 pekerja di DIJ kena PHK maupun dirumahkan untuk sementara waktu. Ini menyusul dampak wabah Covid-19.
Ariyanto menjelaskan, dari total yang ada 14.055 di antaranya pekerja formal dan 474 lainnya pekerja informal. Angka itu didapatkan dari perusahaan yang telah melakukan PHK maupun merumahkan pekerja. “Data pekerja yang mendapatkan PHK atau dirumahkan, perusahaan melapor ke dinas,” ungkap Ariyanto kemarin (6/4).
Menurutnya, alasan adanya PHK maupun merumahkan pekerja adalah karena perusahaan bersangkutan terdampak wabah korona. Dari data, Ariyanto memperkirakan pekerja yang terkena imbas didominasi dari sektor perhotelan. Mengingat pengunjung hotel yang berkurang, sehingga membuat perusahaan harus mengurangi biaya operasional. Hanya saja, pemilahan data belum dilakukan secara mendetail.
Dikatakan, saat ini pihaknya telah mengajukan data pekerja yang kena PHK ataupun dirumahkan ke Kemenaker RI. Nantinya dari Kemenaker akan melakukan proses verifikasi pekerja mana saja yang bisa diikutsertakan dalam program kartu prakerja.
Saat ini pihaknya telah mengirimkan data riil di lapangan ke Kemnaker. “Hanya saja untuk siapa saja yang berkesempatan mendapatkan kartu pekerja, akan diverifikasi oleh tim dari Kemnaker,” tambahnya.
Sementara itu, seorang manajer sales and marketing sebuah hotel di Jalan Kaliurang, Ina membenarkan saat ini di hotelnya terdapat karyawan nonkontrak kerja yang dirumahkan. Ia mengaku karyawan hotel yang dirumahkan tanpa pemberian gaji itu karena efek Covid-19 yang menyebabkan lesunya industri perhotelan.
Sedangkan untuk karyawan tetap diberlakukan unpaid leave. “Beberapa hotel di Jogjakarta seperti itu, staf diminta libur tanpa dibayar,” tutur Ina.

8.000 Tenaga Kerja
di Bantul Terdampak

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul Istirul mengatakan, sejak pandemi Covid-19 sebanyak 7.806 tenaga kerja di kabupaten ini dirumahkan. Jumlah itu belum termasuk tenaga kerja Bantul yang di-PHK sebanyak 178 dan diputus kontrak 30 orang. Artinya, terdapat lebih dari 8.000 tenaga kerja di Bantul yang terdampak virus korona.
Angka ini pun baru akumulasi dari tenaga kerja Bantul yang bekerja di Bantul. Sedangkan tenaga kerja Bantul yang bekerja di luar Bantul, belum dihitung. Sebab, diperlukan adanya koordinasi dengan petugas yang berwenang di luar Bantul. “Tidak mudah menilik,” sebutnya.
Pekerja di pabrik furniture, Arif Widiyanto, telah seminggu dirumahkan. Pabrik tempatnya bekerja menerapkan sistem shifting, seminggu berangkat seminggu di rumah. Selama dirumahkan, Arif dijanjikan mendapat upah separuh gaji. Sedangkan saat bekerja, upah akan diberikan upah penuh. Namun ia belum mendapat honor sejak dua minggu lalu. “Masih ditangguhkan, efek korona mungkin,” katanya.
Sementara itu salah satu percetakan di Bangunharjo, Sewon, yang mempekerjakan freelance juga menerapkan lockdown. Semua kegiatan dari redaksi hingga percetakan menjadi tersendat. Bagi penulis dan ilustrator yang belum mengumpulkan naskah atau karya, diminta untuk menyimpan karya sampai diminta oleh percetakan itu.
Sedangkan bagi penulis dan ilustrator yang sudah terlanjur mengirim karya, pencairan honornya belum bisa dilakukan. Alasannya, pembatasan di Jakarta berimbas kepada penyerapan buku dan rentetannya berimbas pada penjualan semua penerbit buku di wilayah Indonesia. “Termasuk penerbit kami,” ujar tim redaksi yang enggan disebut namanya itu. (eno/cr2/laz)