RADAR JOGJA – Kepala Dinas Perhubungan DIJ Tavip Agus Rayanto memastikan ada skema ketat pengawasan pendatang yang masuk Jogjakarta. Terlebih pemerintah pusat membuka wacana warga boleh mudik ke kampung halaman. Tentunya ini menjadi perhatian penting jajaran pemerintah daerah.

Skenario pertama adalah mengetatkan regulasi bagi para pemudik. Pembahasan teknik berupa pengurangan kapasitas kendaraan transportasi umum. Diawali dengan physical distancing bagi pemudik yang menggunakan transportasi umum.

Skema ini berupa pembatasan penumpang secara langsung. Angkutan moda transportasi boleh mengangkut penumpang dengan kapasitas 50 persen. Misalnya, bus yang dari kapasitas 50 kursi jadi 25 kursi dengan duduk berjarak.

“Intinya untuk memutuskan, dulu kebijakan mudik nggak boleh. Sekarang kayaknya pemerintah memilih hanya mengimbau, jadi mudik diperbolehkan. Skema jumlah penumpang pengurangan 50 persen, tidak boleh lebih dari itu,” jelasnya ditemui di Komplek Kepatihan Pemprov DIJ, Jumat (3/4).

Di satu sisi skema ini tak bisa langsung berjalan mulus. Salah satu penyebabnya adalah trayek antar kota antar provinsi (AKAP). Masih ada bus yang tidak patuh masuk terminal, memilih untuk berhenti di sepanjang jalan dalam menaikan dan menurunkan penumpang.

Tavip menuturkan pemerintah daerah tak memiliki wewenang intervensi. Ini karena kewenangan pengaturan bus AKAP berada di pemerintah pusat tepatnya Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub. Saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan instansi vertikal terkait skema tersebut.

“Saya ingin sampaikan ke Dirjen, ini kan kewenangannya pusat bukan daerah. Besok bus itu tidak boleh menurunkan penumpang di tengah jalan, harus di terminal. Supaya bisa kami deteksi. Hari ini kami teleconference dan berikan usulan ini,” katanya.

Skema kedua adalah menaikan biaya moda transportasi. Pertimbangannya adalah adanya pengurangan kapasitas penumpang. Sehingga setiap armada transportasi umum bisa menaikan tiket perjalanan hingga dua kali lipat.

Skema selanjutnya adalah adanya surat pengantar kesehatan. Terutama dari wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Langkah ini guna mengurangi kerja ekstra daerah tujuan para pendatang.

“Kami akan mengusulkan bahwa yang mudik dari zona merah Jabodetabek harus membawa surat dokter. Ini untuk memudahkan di kami, karena nanti jumlah orang mudik kan banyak. Pasti kewalahan kalau menyediakan karantina dan sebagainya,” ujarnya.

Tavip juga akan menyarankan upaya screening melalui Operasi Ketupat oleh pihak Kepolisian. Tak sekadar memeriksa kelengkapan kendaraan, tapi juga terkait Covid-19. Terutama tentang pembatas jumlah penumpang bagi armada transportasi publik.

Skema ini pembatasan ini juga berlaku kepada kendaraan pribadi. Bedanya pengawasan akan berlangsung sangat detail. Ini karena tak ada titik kumpul sama bagi pendatang dengan kendaraan pribadi. 

Terkait skema mobil pribadi sempat dibahas dalam rapat bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Berupa wacana pembatasan penumpang kendaraan pribadi. Hanya saja perlu ada pengawasan lapangan secara intens.

“Tapi ini belum jadi policy, masih jadi usulan di rapat terbatas. Mengarah di mudik diperbolehkan, ini pemerintah pusat arahnya seperti itu. Itu ditunggu 1-2 hari ini. Arahnya memang pembatasan mudik atau seperti apa,” jelasnya.

Dishub DIJ sendiri mencatat puluhan ribu pendatang telah memasuki Jogjakarta. Baik melalui jalur darat maupun udara. Namun telah ada pembatasan penumpang untuk transportasi Kereta Api dan Pesawat.

“Saat ini sudah 70.875 (pendatang) lebih. Tapi untuk penumpang kereta api sudah turun 70 persen. Biasanya, 22.000 orang, hanya ngangkut 6.500 perharinya. Pesawat rata-rata 9.000, hanya 2.000 penumpang,” katanya. (dwi/tif)