RADAR JOGJA – Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mulai berdampak signifikan pada sektor perekonomian. Salah satunya adalah menurunnya okupansi perhotelan di Jogjakarta. Imbasnya, sebanyak 60 persen karyawan hotel dan restoran terpaksa dirumahkan.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Internasional (PHRI) DIJ Deddy Pranowo Eryono menjelaskan skema dirumahkan berbeda dengan penghentian hubungan kerja (PHK). Skema ini tetap memperkerjakan karyawan dengan sistem shift. Berupa pergantian karyawan untuk setiap 15 hari.

“Bukan PHK ya, tetap kerja tetapi 15 hari masuk dan 15 hari libur. Konsep ini terpaksa kami terapkan karena sepinya wisatawan. Kalau jumlah pastinya tidak tahu, tapi presentase yang dirumahkan 60 persen,” jelasnya dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (3/4).

Kebijakan ini ditempuh untuk menekan angka kerugian hotel dan restoran. Deddy menuturkan hampir 60 persen hotel dan restoran di Jogjakarta sudah tidak beroperasi. Artinya beban pengeluaran akan semakin besar apabila tetap beroperasi penuh.

Tercatat saat ini ada 469 hotel dan restoran yang tergabung dengan PHRI DIJ. Berdasarkan data PHRI DIJ, rata-rata okupansi saat ini hanya berkisar 0 hingga 9 persen. Ada hotel yang benar-benar tidak mendapatkan tamu sejak Covid-19 melanda.

“Memang masih menerima reservasi untuk bulan-bulan yang akan datang. Tapi tidak menerima tamu. Sudah bersurat ke gubernur, bupati, wali kota tapi belum ada solusi. Kaitannya adalah beban pembayaran seperti pajak dan operasional harian,” katanya.

Beragam paket mulai ditawarkan untuk mempertahankan nafas usaha. Tentunya tetap beracuan pada protokol kesehatan Covid-19. Salah satunya adalah paket stay 14 hari. Menerima tamu tapi wajib menginap 14 hari.
Paket ini ditawarkan dengan harga beragam. Mulai dari Rp 3 juta hingga Rp 6 juta. Mayoritas yang menawarkan paket ini adalah hotel berbintang.

“Non bintang juga ada. Biasanya kalau non bintang menerapkan itu karena masih ada tamu yang harus stay di situ karena kondisinya belum normal,” ujarnya.

Deddy memastikan seluruh hotel dan restoran mematuhi protokol kesehatan. Menurutnya permasalahan Covid-19 ini sangatlah kompleks. Terutama pada bidang kesehatan, sangatlah penting untuk terlaksana. Seluruh tamu wajib melengkapi diri dengan surat sehat dari Puskesmas maupun Rumah Sakit. Cara ini untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan kesehatan tamu maupun pegawai.

“Lalu kami cek suhu sebelum menginap di kamar. Tamu juga tidak bisa seenaknya keluar-keluar dari hotel. Ini kami hanya ingin membantu bagi mereka yang mau mengkarantina diri selama masa pandemi,” katanya.

Terkait tawaran kepada pemerintah sebagai rekanan ruang karantina, Deddy tidak mengiyakan. Diakui olehnya ada beberapa hotel yang menawarkan kamarnya untuk zona karantina. Terutama untuk pendatang yang datang ke Jogjakarta.

Deddy menjelaskan bahwa hotel tersebut berstatus plat merah. Berupa hotel yang status kepemilikannya milik BUMD maupun BUMN. Dia memastikan belum ada anggota PHRI yang menawarkan diri untuk partisipasi.

“Saat ini belum ada (anggota) yang laporan ke PHRI. Yang kami ketahui sebatas hotel BUMN atau BUMD itu bukan swasta. Hotel berplat merah seperti Grand Inna, Pesona, UC UGM, Wisma MM, UNY,” ujarnya. (dwi/tif)