RADAR JOGJA – Persediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis untuk melindungi diri dari pencegahan Covid-19 kian menipis. Sejumlah rumah sakit (RS) di Sleman mengonfirmasi kondisi ini.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman Joko Hastaryo menjelaskan untuk menangani hal tersebut, pihaknya bersama bupati Sleman masih melakukan upaya untuk menyediakan APD. Joko menyebut, pemesanan untuk pekan depan akan dilakukan. Sedangkan bantuan APD dari pusat, kebijakannya akan disampaikan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DIJ terlebih dahulu. “Untuk selanjutnya diprioritaskan ke RS rujukan pertama. Kalau terbukti ada RS merawat PDP, langsung mengajukan ke propinsi,” tutur Joko Selasa (24/3).

Joko menambahkan, pihaknya saat ini sedang menyelesaikan rekap kebutuhan APD RS dalam 10 hari ke depan. Sembari memesan ke produsen APD sejumlah 1000 paket APD. Sejalan dengan itu, masing-masing RS juga terus berupaya memperoleh APD melalui jaringan masing-masing, termasuk membuka donasi. “Ketercukupan APD variatif di setiap RS. Tetapi rerata tidak sampai tiga hari kalau tren epidemiologinya masih seperti saat ini,” ungkap Joko.

Sementara untuk menjaga SDM tenaga medis yang ada, Joko mengaku telah menerapkan kebijakan khusus. Kebijakan dibuat untuk menjamin dokter dan tenaga kesehatan lainnya tetap dalam kondisi fit. Antara lain menyediakan ekstra fooding, menjadwal ulang ketugasan SDM, serta mengatur kunjungan pasien agar tidak menumpuk.

Joko menyebutkan, saat ini tercatat sedikitnya ada 18 kasus PDP, dengan dua kasus positif di Sleman. Keberadaan ODP tersebar di hampir seluruh kecamatan di Sleman dan menegaskan belum ada kecamatan yang tidak ada kasus ODP.  “Sekarang kan mulai berdatangan orang dari Jakarta yang mudik ke Sleman dan Jogjakarta. Kalau kasus PDP hanya di beberapa kecamatan,” tambahnya.

Mengingat status Kabupaten Sleman belum menerapkan tanggap darurat, maka akan menggeser anggaran Dinas Kesehatan dan OPD lain terkait, yang difasilitasi oleh BKAD dan Bappeda.  “Dari Dinas Kesehatan sendiri, bisa menggeser anggaran dari kegiatan lain, utk penanganan Covid-19 senilai Rp 2,7 miliar. OPD lain saya belum ada data,” kata Joko.

Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Dr Sardjito Banu Hermawan menjelaskan ketersediaan APD yang digunakan oleh para tenaga medis di RSUP Dr Sardjito diperkirakan dapat tercukupi hingga akhir Maret. Sebab, RSUP Dr Sardjito baru saja mendapatkan tambahan APD dari Dinas Kesehatan DIJ pada Senin (23/3) lalu. “Untuk bulan ini (APD) sudah tercukupi dengan rata-rata perhitungan kasusnya masih seperti ini, kalau nanti kasusnya melonjak itu beda persoalan,” ujar Banu.

Menurut Banu, APD yang digunakan di RSUP Dr Sardjito ada dua model yakni disposable atau sekali pakai dan reuse atau yang dapat digunakan kembali. (eno/din)