RADAR JOGJA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman resmi menunda penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) 2020.

Kebijakan ini menyikapi situasi terkini terkait pandemi virus korona (Covid-19). Sekaligus menindaklanjuti amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dilayangkan Selasa (24/3). Surat bernomor 141/2577/SJ tersebut berisi saran penundaan pelaksanaan pilkades serentak dan pilkades antarwaktu. “Pelaksanaan pilkades kami tunda sampai ada ketentuan lebih lanjut dari pemerintah pusat,” ujar Pj Sekda Pemkab Sleman Harda Kiswaya saat rapat bersama unsur pimpinan DPRD  kemarin.

Ada pertimbangan lain yang mendorong Pemkab Sleman menunda pilkades. Salah satunya kesiapan tim teknis lapangan (TTL) yang notabene mahasiswa dari tujuh perguruan tinggi di Sleman.

Harda mengatakan, hingga Minggu (22/3) panitia masih on the track untuk menggelar pilkades serentak pada 29 Maret mendatang. Itu saat pelaksanaan verifikasi TTL di Maguwoharjo, Depok.

Belakangan, Harda mendapat informasi adanya penarikan TTL dari pihak kampus masing-masing. Ada pula sebagian penyelenggara pilkades tingkat desa yang mengundurkan diri. Karena waswas terpapar Covid-19. Meskipun Pemkab Sleman siap menjalankan protap pencegahan korona di setiap tempat pemungutan suara.

Kondisi tersebut dipastikan akan mengganggu kelancaran proses pemungutan suara pada hari H. “Tapi yang jelas kewenangan (menunda pilkades, Red) memang pada bupati. Ini langkah yang tepat demi kemaslahatan masyarakat,” tuturnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Budiharjo menambahkan, keberadaan TTL sangat vital. Mereka bertugas menyimulasikan alat e-voting kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada H-1 pilkades di 1.102 TPS.

Pada hari H mereka juga harus memastikan alat e-voting berfungsi baik. Laptop juga harus dipastikan kosong dari data apa pun. Demi transparansi pemungutan suara, TTL wajib menunjukkan laptop tersebut kepada KPPS dan para saksi. “Prinsip kami siap melaksanakan pilkades sesuai jadwal. Tapi dengan kondisi saat ini pilkades lebih baik ditunda,” jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Joko Hastaryo pun mengaku siap mengerahkan sumber daya yang ada untuk melakukan desinfeksi area TPS. Pun menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kendati demikian, lembaganya tetap mengikuti arahan dan keputusan pemerintah.

Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta menilai surat Mendagri bernomor 141/2577/SJ secara politis memang bersifat saran. Untuk menunda pilkades. “Tapi ini kan birokrasi. Ya harus dijalankan. Melihat situasi nasional saat ini,” tegasnya.

Politikus PDI Perjuangan mengimbau semua pihak yang terlibat dalam pilkades memahami situasi dan kondisi. Demi terciptanya suasana sejuk, aman, dan nyaman bagi warga Sleman. “Laksanakan surat Mendagri. Kami sepakat pilkades ditunda,” tandasnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Haris mendesak bupati segera menerbitkan surat edaran penundaan pilkades. Paling lambat hari ini surat tersebut harus sudah terdistribusi kepada penyelenggara maupun peserta pilkades. “Supaya teman-teman calon kades klir semua,” kata Haris.

Adapun penundaan pilkades secara resmi dituangkan dalam Keputusan Bupati Sleman Nomor 22/Kep/KDH/2020 tertanggal 24 Maret 2020.

Bupati Sleman Sri Purnomo berkomitmen mengambil langkah terbaik untuk pelaksanaan pilkades. Namun, seiring adanya instruksi dari pusat maupun gubernur DIJ tentang upaya pencegahan korona, maka Sri Purnomo memutuskan menunda pilkades serentak. “Soal kapan pilkades akan dilaksanakan tunggu situasi dan kondisi selanjutnya,” tutur bupati. “Mungkin nanti kalau kasus Covid-19 selesai dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa,” sambungnya.

Sri Purnomo memastikan, penundaan pilkades hanya tahap pemungutan suara. Hal itu tidak akan mengubah status calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagai peserta pilkades.

Terpisah, Irawan, calon kepala desa (cakades) petahana di Triharjo, Sleman, mengaku hanya bisa pasrah menerima kenyataan pilkades ditunda. Meskipun sebenarnya dia merasa berat hati. Mengingat dia telah melakukan banyak persiapan meyambut hari H pada 29 Maret mendatang. “Harus legawa. Karena demi kepentingan masyarakat. Persebaran korona harus dicegah supaya tidak meluas,” ungkapnya.

Tak lupa, Irawan mengimbau para koleganya sesama calon kades, agar rela menerima kebijakan penundaan pilkades. Karena masalah kesehatan masyarakat jauh lebih penting dibanding pilkades.(inu/yog)