RADAR JOGJA – Untuk penanganan serta antisipasi penyebaran covid-19 atau virus korona, Pemkot Jogja menyiapkan anggaran sekitar Rp 5,84 miliar. Anggaran tersebut dipergunakan untuk kesehatan alokasi kepada Dinas Kesehatan. Seperti upaya preventif dan promosi.

Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja Muhammad Ali Fahmi menyebut, anggaran yang disiapkan berasal dari anggaran tak terduga dalam APBD Kota Jogja 2020, sebesar Rp 2,84 miliar. Serta pengalihan anggaran kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Jogja, sebesar Rp 3 miliar. “Pemkot juga harus mengalokasikan anggaran tambahan untuk insentif bagi petugas pelayan kesehatan di RS maupun Puskesmas,” kata Fahmi usai rapat kerja dengan satgas Covid-19 Kota Jogja, Senin (23/3).

Sedang Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja, Krisnadi Setyawan menambahkan, besaran anggaran itu sebagian besar difokuskan Poin-poin yang didorong semua harus simultan. Menurut dia, kecepatan penyebaran dan fasilitas tidak bisa terpisah. Artinya masyarakat harus di rumah pun faslitas keshatan juga harus disiapkan. Anggaran tersebut hanya untuk penanganan covid-19 hanya cukup untuk sebulan. “Dan pemkot harus berfikir jangka panjang. Paling kami fokuskan dulu untuk APD (alat pelindung diri) bagi tenaga medis,” ujarnya.

Menurut dia, tentang percepatan pengadaan APD terutama untuk tenaga medis dan kedaruratan ini perlu dipikirkan. Karena meskipun anggarannya ada, tetapi ketika barangnya tidak ada maka akan menghambat. “Ini apresiasi untuk RS Jogja karena mengambil langkah cepat,” jelasnya.

Langkah yang diambil RS Jogja itu yakni pengadaan APD khusus baju pelindung tenaga medis sekitar 1.300 pcs dengan memesan ke penyedia untuk menjahit sendiri. Karena ketika mengharap suplier umum barang tersebut mengalami kelangkaan. “Kalau bisa membuat sendiri seperti yang dilakukan RS Jogja ini bagus karena langkah darurat,” ucapnya.

Berbicara target percepatan penanganan lebih kepada kapasitas pemkot seberapa jauh menyiapkan diri dan menyediakan fasilitas layanan kesehatan serta pencegahan dengan disinfektanisasii di lapangan. “Ini harus diprioritaskan fasum (fasilitas umum) dan pemukiman terdampak,” tambahnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi B, DPRD Kota Jogja, Oleg Yohan mendorong pergeseran pendanaan bisa dilakukan sesegera mungkin. Seperti dana cukai rokok yang sudah terkurangi dan tersisa sebesar Rp 3,7 miliar bisa untuk penanganan covid-19. “Ini untuk penanganan-penanganan cepat,” katanya.

Maupun semua pengadaan bisa dilakukan dengan penunjukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp 1,5 miliar untuk pembelanjaan barang dan jasa. Dari anggaran BLUD Komisi B juga menganggarkan Rp 1,8 miliar. “Sehingga ini untuk lebih mempercepat dan memperlancar penanganan,” imbuhnya yang menyebut juga pergeseran pendanaan melaluoli uang cadangan Rp 3,5 miliar yang sudah terpakai Rp 2,8 miliar.

Sementara itu, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) mengatakan, pemkot sesuai dengan status tanggap darurat bencana covid-19 DIJ tengah merencanakan beberapa pengalihan anggaran dan realisasi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). “Ini sedang kami bahas,” katanya di ruangan Wali Kota.

Namun, poin yang terpenting menurut HS adalah mendeskripsi kebutuhan sesuai yang dibutuhkan kota untuk melindungi masyarakat atas sebaran virus korona. Seperti disinfektan, masker yang tersedia di wilayah, dan Alat Pelindung Diri (APD). “APD harus memenuhi standar, (kalau langka) ya kami tetap akan cari,” imbuhnya tentang pemesanan APD kepada penyedia. (wia/pra)