RADAR JOGJA – Menyikapi wabah pandemi Coronavirus Desease 2019 (Covid-19), Pemprov DIJ mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Ini dilakukan untuk meminimalisasi risiko penularan pada individu. Sejumlah kegiatan publik, termasuk Mangayubagya Tingalan Jumenengan Dalem yang bakal digelar Selasa Wage mendatang pun ditunda.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengatakan, pengurangan aktivitas di luar rumah ini juga berlaku pada aktivitas kelembagaan guna menghindari berkumpulnya kelompok masyarakat. “Yang tidak punya kepentingan mendesak bisa tinggal di rumah. Mungkin selama dua minggu cukup untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Kami juga mengurangi aktivitas di luar rumah yang memungkinkan untuk ditunda,” katanya kepada wartawan di Kompleks Kepatihan, Senin(16/3).

HB X yang juga raja Keraton Jogja ini juga membatalkan acara di mana masyarakat ingin merayakan ulang tahun kenaikan takhta Sultan HB X dalam perayaan Jumenengan Dalem saat Selasa Wage di Malioboro. “Saya approach panitia, bisa tidak acara Selasa Wage ditunda. Jadi sepi tidak ada aktivitas budaya,” paparnya.

Ia menginginkan kegiatan perayaan bisa berganti konsep dengan prinsip melibatkan masyarakat dalam pencegahan Covid-19. Misalnya melalui kegiatan bersih-bersih kampung, penyemprotan disinfektan, hingga penyuluhan pada masyarakat guna mengurangi potensi penularan penyakit. “Yang penting adalah masyarakat ikut memiliki peran, tidak sekadar jadi objek. Taunya hanya diperintah,” jelasnya.

HB X juga mengimbau kepada restoran, rumah makan, hingga tempat hiburan untuk menyediakan fasilitas seperti thermal gun untuk memeriksa pengunjung yang masuk. Berikut dengan sabun dan hand sanitizer. “Untuk mengecek pengunjung yang datang agar bisa diperiksa untuk mengetahui dia tetap hijau (suhu tidak lebih dari 37 derajat),” tegasnya.

Hingga saat ini, gubernur sedang mengupayakan pembentukan Tim Gugus Tugas Siaga Korona sejak satu pasien di DIJ diumumkan positif korona. Dalam organisasi itu sejumlah kelembagaan bakal dilibatkan. Tim yang dibentuk tak hanya menaungi bidang kesahatan, melainkan juga ekonomi, sosial, dan budaya. “Kemarin (15/3) sudah berkumpul dengan pemprov, sekarang (16/3) dengan polisi dan TNI. Kira-kira 2-3 hari struktur organisasi kebijakan bisa diselesaikan,” paparnya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ Biwara Yuswantana mengatakan, BPBD tengah mengaktivasi posko terpadu pencegahan dan penanganan Covid-19. “Upaya pencegahan jadi tantangan jangan sampai (penularan) menjadi masif. Upaya pencegahan akan dilakukan gerakan masal yang melibatkan semua sektor dari provinsi hingga kabupaten/kota,” katanya.

Untuk mempersiapkan personel dalam upaya penanganan pandemi, petugas telah melakukan simulasi dekontaminasi alat di posko pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 di posko terpadu yang terletak di halaman BPBD DIJ, Senin (16/3). (tor/laz)