RADAR JOGJA – Pembelaan dan pendampingan hukum secara penuh diberikan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) kepada tiga pembina pramuka yang menjadi tersangka dan ditahan di Mapolres Sleman. Ketua PB PGRI Pusat Unifah Rosidi menjelaskan, pendampingan dan pembelaan dilakukan atas dasar tertekannya seorang guru secara psikologis.
Selain itu, upaya penangguhan penanganan juga akan dilakukan. Dengan pertimbangan, apa yang dilakukan para tersangka adalah kegiatan resmi. Jika kegiatan dianggap suatu kealpaan, hal itu bisa dibuktikan saat persidangan. “Dan ada azas praduga tak bersalah,” jelas Unifah usai menemui para tersagka di Mapolres Sleman, kemarin (27/2).
Selama ini, tambah Unifah, kegiatan kepramukaan memiliki struktur jelas. Yang termasuk ekstrakurikuler wajib, dan siswa harus mengikuti. Artinya, dengan penangguhan penahanan yang akan diupayakan, pihaknya ingin menetralisir akan trauma publik terhadap aktivitas melatih mental di luar kelas.
Dikatakan, jangan sampai dengan kejadjan seperti ini membuat guru menjadi traumatik dan enggan untuk melakukan kegiatan. Selain itu, upaya penangguhan penahanan juga didasarkan pada pertimbangan psikologi anak dan istri para tersangka.
Unifah mengaku, pihaknya akan mendalami lagi dengan Pemkab Sleman terkait Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah ditetapkan di Sleman. “Di beberapa tempat itu, RKAS tidak ditetapkan. Tapi ini ditetapkan, jadi resmi banget,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua LKBH PB PGRI Akhmad Wahyudi menekankan untuk menghormati asas hukum praduga tak bersalah. Hal ini karena Pasal 359 KUHP yang disangkakan kepada tiga guru sebagai sebagai tersangka, mengatur ancaman penjara sama kurungan.
“Penjara itu kan kejahatan, kurungan itu pelanggaran. Apa ini merupakan kejahatan atau pelanggaran terhadap aturan? Belum jelas itu, maka kita tidak boleh men-judgement,” beber Akhmad.
Pihaknya meyakini banyak pihak prihatin kepada korban. Namun menurutnya, harus tetap menghargai perbuatan sebagai objek hukum, bukan orang atau tersangka secara personal.
Akhmad menekankan untuk tetap menjaga martabat tersangka sebagai manusia. Dengan memiliki harga diri dan nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijaga di depan keluarga maupun publik.
Sebelumnya, salah seorang tersangka Isfan Yoppy Andrian (IYA), 36, secara pribadi telah memiliki tim pendamping hukum dari lembaga berbeda. Anggota tim advokasi hukum tersangka IYA dari Jaringan Lembaga Advokasi Masyarakat Berkeadilan Oktryan Makta mendesak, agar kepala sekolah ikut bertanggung jawab secara hukum dalam peristiwa laka susur Sungai Sempor. Ia meminta agar tanggung jawab dalam peristiwa ini tidak hanya dilihat sebagai tanggung jawab pembina. Melainkan dilihat secara utuh.
Ditanya posisi dan relasi antara institusi Jaringan Lembaga Advokasi Masyarakat Berkeadilan dan LKBH PB PGRI, ia menyebut dua lembaga ini berasal dari atap yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Serta tidak tahu menahu perihal bantuan pendampingan hukum dari PGRI Pusat. “Berbeda, kami sendiri sebagai pendamping hukum tidak dengan PGRI,” kata Oktryan. (eno/laz)