RADAR JOGJA – Kenaikan ketetapan SPPT PBB Kota Jogja 2020 masih ditolak kalangan legislator DPRD Kota Jogja. Pemberian keringanan untuk wajib pajak pun dinilai bukan solusi. Apalagi prosesnya yang berbelit.

Itu disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja, Oleg Yohan saat mengecek kesiapan pelayanan PBB di loket pelayanan komplek kantor Dinas Penanaman dan Penanaman Modal Kota Jogja, Senin (24/2). “Ini terlalu bertele-tele, kayak gini (mengajukan keberatan) untuk menuju kesini saja masyarakat harus berjibaku dulu,” kata Oleg

Menurut dia, persyaratan pengajuan keberatan untuk pengurangan yang disediakan di loket PBB terlalu memberatkan masyarakat.  Oleg menjelaskan dalam formulir yang harus diisi oleh Wajib Pajak (WP) tertera syarat pengurangan umum yang terlalu memberatkan masyarakat. Dari delapan syarat yang ada, beberapa yang dinilai memberatkan adalah surat pengantar RT dan RW, rakyat ketika akan mengakses membayar harus melalui birokrasi tersebut untuk menunjukkan keberatannya. “Ini kan berjenjang lagi kenapa harus ada seperti ini. Ini terlalu birokrasi sekali,” ketusnya.

Selain itu, yang memberatkan juga terkait foto kopi rekening listrik, telepon, dan air. Juga foto bangunan rumah meski tidak diwajibkan tetapi memberatkan. “Kalau untuk pengusaha tidak masalah, gimana untuk masyarakat kecil kan kasihan harus motret belum lagi ngafdruk,” jelasnya.

Lima syarat pengurangan umum lainnya adalah lampiran foto kopi PBB 2020, foto kopi bukti bayar PBB 2019, foto kopi KTP WP, foto kopi KTP dan KK jika bukan WP maka boleh digantikan oleh identitas anaknya, dan denah lokasi tanah.

Dalam hal pengajuan ini ada batas waktunya maksimal tiga bulan setelah menerima SPPT PBB. Dalam formulir tertulis Juni batas terakhir mengajukan pengurangan. Maka, jika mengajukan pengurangan batas akhir bulan Juni diminta melampirkan keterangan dari RT dan RW. “Pengurangan ini ditutup 30 Juni 2020, terlalu mepet. Saya kira ini perlu ada jalan keluar supaya tidak memberatkan (rakyat),” tuturnya.

Oleg juga mempertanyakan terkait teknis untuk mengetahui atau mensurvei WP dalam menentukan prosentase pengurangan. Atau berapa jumlah yang harus diluluskan. Sebab dalam surat keberatan tertulis bahwa dengan ini mengajukan pengurangan SPPT dengan besaran prosentase yang diinginkan oleh WP. Tetapi yang meluluskan besaran itu dari pemkot. “Jadi ini perlu secara teknis nanti di lapangan harus dipastikan tidak terjadi gejolak. Jangan sampai ini WP merasa berat malah justru tidak membayar pajak,” ucapnya.

Sebagai solusinya, dia meminta kenaikan ketetapan PBB tahun ini ditunda. Perwal nomor 96/2019 yang mengatur tentang PBB dicabut. Terkait hal itu, Komisi B sudah mengajukan surat ke pimpinan DPRD untuk memanggil Wali Kota. Klarifikasi Wali Kota ditunggu untuk menjawab keresahan masyarakat.

Oleg juga menilai perlu adanya koreksi atau sosialisasi sampai pada tingkat RT. Dengan demikian persoalan PBB tidak menjadikan beban bagi masyarakat pada umumnya. “Paling tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Wali Kota. Karena masih ada beberapa hal kenaikan-kenaikan yang secara signifikan itu berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat,” ucapnya.

Menurut Oleg, kenaikan pembayaran PBB ini meresahkan masyarakat. Lantaran juga berbarengan dengan kenaikan PDAM, Listrik dan beberapa kebutuhan mendasar lainnya. Namum Khusus kenaikan PBB ini menjadi sorotan tajam Komisi B DPRD Jogja. Meski keringanan telah diberikan stimulan 20-70 persen agar tidak memberatkan. “Kami minta pemkot meninjau ulang kenaikan ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Jogja, Wasesa menuturkan syarat pengurangan umum diklaim sudah dibuat sesederhana mungkin dan tidak menyulitkan masyarakat. “Syaratnya sudah sederhana, tidak ada yang sulit,” katanya, dihubungi Radar Jogja.

Dia enggan menjelaskan, terkait prosentase pengurangan secara teknis dari pemkot untuk mengetahui atau mensurvei WP dalam menentukan prosentase pengurangan tersebut. “Hitungannya sangat teknis,” elaknya.

Sebelumnya, dia pernah menjelaskan masyarakat yang bisa mengajukan keringan baik badan maupun perorangan yang tidak mampu membayar kewajibannya. Seperti Veteran, Pensiunan, Cagar Budaya, Warga tidak mampu, Pendidikan, Kesehatan, Konservasi, maupun Tanah Pertanian. “Tapi yang tidak mampu membayarpun kami berikan keringanan tentu harus diketahui oleh lurah setempat,” jelasnya. (wia/pra)