RADAR JOGJA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul terus mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantul naik. Rencananya, pariwisata akan dijadikan lokomotif pembangunan pada 2021. Gagasan tersebut sudah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul Isa Budi Hartomo mengatakan, pariwisata mampu menggerakkan kemampuan PAD dengan cepat. Sehingga prioritas pembangunan baik tingkat desa, kecamatan, daerah akan digerakkan dengan konsep tersebut. Yang kemudian diselaraskan dengan visi misi Kabupaten Bantul dan kebijakan nasional. Bagaimana program-program pemerintah ke depan, mampu meningkatkan kunjungan wisata Bantul. “Tidak hanya wisata alam, tetapi lebih pada wisata edukasi, budaya bahkan wisata kemiskinan,” ungkap Isa dalam kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 di Kecamatan Jetis, Bantul, Selasa (18/2).

Caranya, pemerintah akan menggandeng pihak ketiga dalam pengembangan konsep ini. Misalnya, program edukasi safety riding. Pemkab akan menggandeng komunitas motor untuk memberikan edukasi tersebut. Difokuskan pada objek wisata (obwis). Sehingga, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

“Kalau wisata kemiskinan ini baru kita godok ahlinya. Bagaimana kemiskinan menjadi wisata baru,” jelasnya. Dikatakan, terkait wisata ini, pihaknya baru mempelajari dari seorang ahli asal Belanda.

Pengembangan wisata tetap mengedepankan 4 A. Yakni, attraction dengan melibatkan atraksi budaya kearifan lokal. Amenity berupa sarana dan prasarana yang mendukung, accesibility akses jalan yang layak dan anciliary pelayanan tambahan berupa pelayanan informasi pariwisata.

Jika seluruh program dikaitkan dengan kepariwisataan, dia optimistis 2021, PAD Bantul akan meningkat. Sehingga angka kemiskinan di Bantul dapat ditekan.

Diketahui total PAD 2019 di Bantul mencapai Rp 448 miliar. Tahun ini, ditargetkan naik sekitar Rp 455,2 miliar. “Kalau terkait 2020 ini diharapkan prioritas pembangunan selesai pada masalah perizinannya. 2021 tinggal outputnya,” terangnya.

Bupati Bantul Suharsono menyatakan, Pemkab serius dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dari angka kemiskinan di Bantul hingga akhir 2019 yakni, 12,9  persen. Dia menilai, data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) itu kurang akurat. Karena belum diperbarui dengan baik. Pemerintah, berupaya melakukan validasi data berdasarkan basis data terpadu (BDT). Kendati begitu, pihaknya akan tegas menindaklanjuti bagi warga yang mendapatkan bantuan ganda (benar-benar miskin) agar dapat mengikuti program transmigrasi pemerintah pusat dan kabupaten. “Ini kita dorong. Kalau benar-benar masih tercatat miskin kita tawarkan saja program transmigrasi,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan visi misi Bantul ke depan, dia meminta agar jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja dengan serius dengan mengedepankan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Termasuk keterlibatan masyarakat dalam mengajukan gagasan ataupun masukan bagi kinerja pemerintah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) baik tingkat desa, kecamatan dan wilayah daerah. Dengan demikian, program pembangunan di Bumi Projotamansari ini diharapakan dapat berjalan selaras dan terintegrasi dengan pembangunan nasional. (mel/bah)