RADAR JOGJA – Kasus pungutan liar (pungli) yang melibatkan koordinator Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) 2016 Dwi Jatmiko memasuki babak akhir. Upaya Peninjauan Kembali (PK) terdakwa ditolak Mahkamah Agung (MA).

“Pada 5 Februari 2020, yang bersangkutan datang sendiri ke kejaksaan. Karena keputusan sudah inkrah langsung dieksekusi,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul Koswara, Kamis (13/2).
Dia menjelaskan, oknum aparatur sipil negara (ASN) tersebut terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU 20/ 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Putusan MA sama dengan pengadilan tinggi yakni vonis 6 bulan kurungan penjara dan denda Rp 500 ribu subsider satu bulan. “Walaupun yang bersangkutan mengajukan peninjauan kembali, tidak menghambat proses eksekusi,” ujarnya.
Sesuai dengan fakta-fakta hukum, ASN yang sejak kasus mencuat digeser ke lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul itu terbukti melakukan pungli. Waktu itu, Rp 9,3 juta telah diserahkan ke kas daerah. Sementara Rp 160.000 dikembalikan ke biro wisata.
Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul Agus Kamtono mengaku sudah mendengar informasi kejaksaan telah mengeksekusi salah satu stafnya. Meski demikian dia masih menunggu salinan keputusan untuk diserahkan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BPPD) Kabupaten Gunungkidul. “Salinan keputusan itu untuk untuk menentukan status Dwi Jatmiko ke depan,” kata Agus Kamtono.
Untuk diketahui, di 2016 Dwi Jatmiko yang bertugas sebagai Koordinator TPR Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (nomenklatur lama sebelum dipecah menjadi Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan, Red ) di JJLS tertangkap tangan oleh tim Saber Pungli.
Dari tangan DWi diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 9,5 juta, karcis masuk TPR dan dokumen penting lainnya. Modusnya, memberikan jumlah tiket tidak sesuai dengan besaran uang yang dibayarkan oleh wisatawan. (gun/din)