RADAR JOGJA – Kabar penyerahan draf RUU Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law kepada DPR RI membuat kalangan buruh di DIJ resah. Seratusan orang dari lima organisasi serikat buruh mendatangi gedung DPRD DIJ, Rabu (12/2). Mereka menyampaikan penolakan terhadap RUU yang dituding bakal cilakakke atau merugikan buruh dan pekerja di Indonesia itu.

Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIJ Kirnadi mengatakan, aksi ini adalah respons terhadap rencana pemerintah untuk menerbitkan RUU Cipta Lapangan Kerja. UU Cipta Lapangan Kerja yang ia sebut sebagai RUU Cilaka yang diyakini akan merugikan buruh. Sebab lebih berpihak pada pada kepentingan usaha.

Dikatakan, RUU ini akan membatasi jaminan sosial, menghapus upah minimum kabupaten/kota (UMK), serta perluasan sistem kerja kontrak di berbagai sektor. “Ada juga perluasan soal outsourcing. Ini menjadi penghambat naiknya kesejahteraan buruh,” paparnya.

Dia melanjutkan, apabila RUU Cilaka diberlakukan maka DIJ akan terus bertahan sebagai provinsi dengan upah terendah se- Indonesia. Sebab RUU ini menetapkan UMP, bukan UMK maupun upah sektoral. “Upah terendah, jaminan sosial dikurangi maka kehidupan buruh akan semakin sengsara,” jelasnya.

Menurutnya, para pekerja selayaknya bisa menikmati upah minimum sektoral. Yakni upah pada sektor unggulan yang seharusnya lebih tinggi dari UMP maupun UMK. Dia mencontohkan DIJ yang memiliki potensi di sektor pariwisata.

“Jadi pekerja di hotel gajinya harus di atas UMK. Pekerja kebersihan di hotel punya kapasitas dan kemampuan, tapi gajinya berdasarkan UMK itu kan tidak adil,” tandasnya.

Selain itu, proses penggarapan RUU Cilaka dianggapnya cacat formil.  Sebab pembentukannya tidak memenuhi unsur keterbukaan. “Serikat buruh tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan rancangan UU,” jelasnya.

Pemerintah juga tidak pernah merespons dan membantah atas segala tuduhan yang disampaikan serikat buruh. Dia mengharapkan adanya respons dan kejelasan mengenai RUU itu dari pemerintah. “Pemerintah sampai hari ini tidak pernah merespons dan membuka RUU,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana mengatakan, buruh dan pekerja mendorong perekonomian di Jogja. Relasi kuasa antara pekerja dan pengusaha pun selayaknya setara, sehingga tidak ada satu pihak pun yang tertekan.

Adapun terkait RUU Cilaka, Huda mengaku belum mendapat informasi resmi mengenainya. “Pengetahuan kita hanya dapat dari media dan postingan. Kalau bener kaya gitu isinya, kami juga prihatin,” tandasnya.

Dewan juga tidak bisa melakukan kajian apabila draf RUU tersebut belum diresmikan. Sebab, DPRD harus melakukan kajian pada sumber-sumber yang resmi. Bukan berdasarkan apa yang diberitakan media. “Atas informasi ini kami akan tanya langsung ke Jakarta (DPR RI),” paparnya. (tor/laz)