RADAR JOGJA – Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) kembali disebut menerima fee terkiat proyek yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja. Itu berdasarkan kesaksian Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPKP Kota Jogja Aki Lukman Noor Hakim.

Aki giliran menjadi saksi dalam sidang lanjutan OTT KPK kasus suap rehabilitasi SAH Jalan Soepomo di Pengadilan Negeri Tipikor dan Hubungan Industrial Jogjakarta, kemarin (12/2). Dalam kesaksiannya Aki mengakui, baru kali ini pula HS mendapat jatah. “Baru kali ini seperti itu (Wali Kota dimintakan fee). Tahun 2018 tidak ada alokasi seperti itu,” jawabnya saat ditanya jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK.

Dalam persidangan sempat ditunjukkan bukti berupa catatan Aki terkait target besaran fee yang dicapai 2019 akan dialokasikan kepada beberapa pihak. Dalam catatan Aki yang ditunjukkan di layar proyektor tertulis alokasi Rp 150 juta untuk inisial H, lalu inisial A sebesar Rp 20 juta, inisial D Rp 20 juta, dan inisial T Rp 10 juta. Serta ada tambahan sebesar Rp 20 juta untuk Kejaksaan Negeri (Kejari).

Saat ditanya oleh JPU KPK untuk apa uang tersebut, dia mengatakan untuk diberikan kepada Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti. Dia mengakui para Kabid di Dinas PUPKP Kota Jogja kerap diminta oleh Kepala Dinas untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para penyedia jasa pemenang proyek di bidangnya masing-masing. “Baru di proyek Anna (Gabriella Yuan Anna Kusuma) ada pembicaraan memintakan fee 0.5 persen untuk Wali Kota,” katanya.

Aki mengaku, sejak 2016 hingga 2018 menerima fee dari rekanan penyedia jasa yang kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait. Selama 2016 telah menyimpan fee sebesar Rp 150 juta. Kemudian, fee dari rekanan yang terkumpul Rp 130 juta berasal dari 2017-2018. Besaran fee itu juga dari rekanannya yang dibawa penyidik KPK dari rumah pribadinya Agustus 2019 lalu.

Sementara, JPU KPK, Wawan Yunarwanto mengatakan terkait uang terima kasih ini sebenarnya sudah disebutkan dalam sidang-sidang sebelumnya. Menurut dia, para Kabid diberikan beban oleh kepala dinas untuk menerima semacam ucapan terimakasih dari rekan-rekanan yang mendapatkan pekerjaan. “Tujuannya adalah sebagai operasional di luar anggaran kedinasan,” ucapnya.

KPK sebelumnya juga telah menyita sebagian uang yang dibawa Aki sebesar Rp 130 juta.  umlah ini di luar uang dari Anna pada kasus SAH Soepomo, sebab meskipun juga dimintai fee, Anna belum sempat memberikannya karena sudah tersandung OTT. “Ada permintaan 0.5 persen untuk Wali Kota tapi Anna belum kasih. (Proyek) Soepomo belum ada aliran ini,” ujarnya.

Untuk kasus pemberian fee ini kata dia masih perlu ditelusuri dulu apakah masuk dalam suap atau gratifikasi. “Kami juga melihat batas kewenangan KPK. Kalau setingkat Kabid itu kan eselonnya rendah sekali, mungkin bisa dilimpahkan ke Kejaksaan,” ucapnya. (wia/pra/by)