RADAR JOGJA – Sejumlah perngurus perempuan di Jamaah Muslim Geografi Universitas Gadjah Mada (JMG UGM) 1441-1442 H yang diblur yang diblur, menuai kontroversi. Unggahan itu viral melalui Twitter yang diunggah Sabtu (8/2).

Direktur Kemahasiswaan UGM Suharyadi menjelaskan, JMG UGM adalah unit kemahasiswaan di tingkat Fakultas Geografi. Menurutnya, pengebluran foto tidak dipermasalahkan jika hal itu untuk konsumsi internal. Namun tidak diizinkan untuk mengeblur foto jika unit kegiatan mahasiswa (UKM) bersangkutan dalam hal formal.
Jika sifatnya formal, Suharyadi menambahkan, tidak akan membedakan mana laki-laki dan perempuan. “Misalnya foto untuk pengurus (BEM) tidak boleh diblur. Harus pas foto standar,” jelas Suharyadi kemarin (11/2).
Setelah melakukan klarifikasi dengan mahasiswa bersangkutan, Suharyadi mengaku alasan memburamkan foto perempuan pada unggahan Twitter itu adalah keisengan belaka. Tidak ada kaitannya dengan radikalisme, unggahan itu hanya untuk konsumsi internal UKM dan murni keisengan mahasiswa.
Selain itu, alasan pengebluran adalah karena belum grand launching pengurus JMG UGM. “Tidak usah ditanggapi dengan serius,” tambah Suharyadi.
Peristiwa pemburaman tidak hanya terjadi satu kali. Sebelumnya, pemburaman yang pernah terjadi pada pengurus perempuan, namun hal itu dinilai biasa.
Sementara itu, Kepala Humas dan Protokol UGM Iva Ariani tidak bisa berkomentar banyak terkait hal itu. Menurut pribadinya, pemburaman tidak perlu dilakukan jika tujuan utamanya untuk publikasi. “Pemilihan, dipublikasikan wahahnya biar terkenal,” ujarnya.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM M Sulthan Farras menyayangkan pemburaman foto yang dilakukan JMG. Tindakan itu dinilai sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan kesetaraan gender.
Meskipun secara struktural JMG tidak di bawah BEM KM dan punya otonomi, tindakan UKM Kerohanian itu tidak bisa dibenarkan. “Mereka tidak semestinya melakukan diskriminasi dengan melarang perempuan tampil di ranah publik,” tutur Sulthan.
Namun karena struktural tidak di bawah BEM KM, Sulthan tidak akan mengambil tindakan apapun kepada JMG. Sebab, kewenangan menangani masalah tersebut lebih ke dekanat atau bahkan rektorat UGM. (eno/laz)