RADAR JOGJA – Pemprov DIJ sedang mencari teknologi yang tepat untuk mengelola sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Bantul. Teknologi baru diupayakan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Pemprov juga harus berlomba dengan waktu untuk mencari pengembang atau investor, mengingat masa operasional TPST Piyungan diprediksi segera berakhir dalam dua tahun mendatang. Tahapan KPBU sendiri telah dilakukan sejak 2018.
Saat ini proses telah memasuki masa persiapan atau feasibility study (FS). Meliputi tahap pertama yakni market sounding atau melakukan penjajakan minat investor dan pengembang untuk mengikuti pelelangan.
“Juga mencari masukan dari pemain di sektor yang di-KPBU-kan. Misalnya apakah teknologinya sesuai dengan aturan lingkungan kita,” jelas Tim Pelaksana Harian Manajemen Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Prioritas (TP5) DIJ Rani Sjamsinarsi di kantornya, kemarin (11/2).
Namun ketika disinggung sudah ada berapa pengembang yang tertarik bekerjasama, Rini belum mau memberitahu. “Nunggu proses FS dulu, ini baru mau kami evaluasi nanti,” jelasnya.
Tahap berikutnya adalah pra kualifikasi yang diperkirakan selesai akhir Mei. Sedangkan target tender diupayakan tahun ini. Rani berharap pada 2022 pembangunan fisik sudah bisa dilakukan. “Akhir 2022 sudah selesai dan beroperasi,” paparnya.
Menurutnya, skema KPBU memang membutuhkan proses yang panjang. Prosesnya tidak seperti tender fisik biasa. Selain membutuhkan kajian mendalam mengenai dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi, juga perlu mencari pengembang yang sesuai dengan kriteria.
Kemampuan pemprov untuk mengelola teknologi jika masa konsesi telah berakhir juga jadi pertimbangan. “Konsesi kerja sama juga memakan waktu 10-15 tahun. Kontrak satu tahun saja sering bermasalah, apalagi konsesi sekian tahun,” terangnya.
Rani melanjutkan, sistem sanitary landfill di TPST Piyungan dianggap telah ketinggalan zaman. Sebab memakan lahan yang sangat luas. Beberapa negara bahkan sudah beralih dari metode pengolahan sampah ini.
Teknologi pengembang yang dipilih nanti ditentukan atas pertimbangan mampu mengatasi permasalahan sampah, berdampak minim pada lingkungan, tak membutuhkan lahan yang luas, serta tipping fee yang minim. “Tipping fee itu biaya yang dikeluarkan pemerintah kepada pengelola sampah, harapannya kita tidak mengeluarkan biaya yang besar,” paparnya.
Pemprov sendiri berupaya mengadakan lahan seluas 5-6 hektare di area TPST Piyungan untuk dimanfaatkan oleh pengembang. Pada 2017 sudah dilakukan pengadaan seluas 1,9 hektare. Pada 2020 hingga 2021 pengadaan akan kembali dilakukan. Targetnya seluas 3,1 hektare. “Sekarang masih perencanaan pengadaan lahan. Kalau lahan masih ada, harapannya bisa minta tambahan satu hektare buat jaga- jaga kalau terjadi sesuatu,” tambahnya.
Kepala Bidang ESDM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIJ Edi Indrajaya mengatakan, ada dua katagori teknologi pengolahan sampah. Yakni termal dan nontermal. Saat ini TPST memanfaatkan teknologi nontermal berupa sanitary landfill. “Sedangkan nontermal contohnya insinerator, gasifikasi dan pyrolysis,” jelasnya.
Setiap model teknologi memiliki plus minus sendiri, sehingga perlu dilakukan kajian tiap ide inovasi yang masuk. Misalnya teknologi insenerator dengan membakar sampah yang juga bisa digunakan untuk memproduksi energi listrik. “Sampah bisa dimasukkan semua, tapi memang mahal. Berdampak pada lingkungan. Kelebihannya sampah apapun bisa dibakar habis,” jelasnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana berharap skema KPBU dapat berjalan lancar. Sebab ini menjadi upaya terakhir untuk menyelamatkan TPST Piyungan. Sebelumnya, pemprov sendiri telah menganggarkan dana 14 miliar untuk membangun infrastruktur guna menambah masa operasi TPST Piyungan selama dua tahun.
Namun Huda tak menyetujui mekanisme tipping fee yang ditawarkan pemprov. Sebab hal itu akan membebani anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). “Lebih baik pemprov bisa investasi di awal, tapi setelah itu tidak membebani APBD lagi. Biarlah bisa berjalan tanpa tipping fee. Di Jakarta dalam setahun saja bisa ratusan miliar dianggarkan. Kalau bisa, carilah teknologi tanpa tipping fee,” tandasnya. (tor/laz)