RADAR JOGJA – Penolakan pemanfaatan batuan untuk proyek pembangunan Bendungan Bener muncul di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, mulai muncul. Penolakan itu tampak dari pemasangan ratusan bendera yang mengatasnamakan Kawula Muda Desa Wadas Melawan (Kaum Dewa Melawan).
Bendera tersebut menggunakan kain berwarna putih. Bendera itu memuat tulisan Wadas Menolak Segala Bentuk Perusakan Alam.
Pantauan Radar Jogja, keberadaan bendera itu terpasang di sepanjang sejmlah jalan di desa tersebut. Termasuk di gerbang desa.
Anggota Kaum Dewa Melawan Slamet Riyanto mengatakan, pemasangan bendera itu menjadi bentuk konsistensi warga setempat menolak adanya penambangan batu quarry. Batuan itu rencananya digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener. Quarry merupakan penambangan untuk menambang endapan bahan galian industri atau mineral industri seperti batu gamping, marmer, granit, andesit dan sebagainya.
“Kami, warga Desa Wadas, konsisten untuk menolak penambangan itu,” kata Slamet Riyanto.
Menurutnya, banyak dampak yang akan diterima warga Wadas jika penambangan tersebut dilaksanakan. Salah satu alasan utamanya adalah terjadi kerusakan alam.
“Wadas tidak menolak pembangunan Bendungan Bener. Tapi, warga menolak jika penambangan di Desa Wadas,” jelas Slamet.
Menurutnya, pemasangan bendera itu menjadi bentuk penolakan sekaligus bukti sikap konsisten warga. Sejak awal warga sudah menyatakan penolakan jika batuan yang terdapat di Desa Wadas dijadikan bahan baku utama Bendungan Bener.
“Kami akan tetap melawan terhadap rencana penggusuran dan penambahangan di Desa Wadas,” tuturnya.
Perjuangan warga Wadas, lanjut Slamet, akan terus dilakukan. Mereka rutin mengadakan pertemuan seminggu sekali. Warga menggelar kumpulan bersama setiap malam Minggu.
“Selain pertemuan rutin, warga melakukan doa bersama,” imbuh Slamet.
Untuk pembuatan bendera tersebut, sebagian besar kepala keluarga di Desa Wadas memberikan bantuan senilai Rp 5 ribu. Sedangkan proses pembuatan bendera dilakukan oleh pemuda.
“Memang tidak semua warga ikut memberikan iuran. Tapi total sekitar 80 persen ikut menyumbang,” tambah Slamet. (udi/amd)