RADAR JOGJA – Wacana pemulangan kombatan eks The Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) ke Indonesia ditolak beberapa organisasi masyarakat (ormas) di DIJ. Penolakan diwujudkan dengan aksi tolak pemulangan dengan melakukan audensi dan long march dari Gedung DPRD DIJ hingga Titik Nol Kilometer Jumat (7/2).

Massa yang menamai diri Forum Selamatkan NKRI ini memiliki visi menjaga NKRI, khususnya DIJ dari gerakan radikalisme dan intoleransi. “Kami menolak masuknya kembali eks kombatan ISIS karena bakal ada efek-efek dan dampak yang kompleks,” jelas koordinator kegiatan Nana Je Justina saat melakukan audensi di Gedung DPRD DIJ.

Dalam pernyataan sikapnya, masa mendesak Presiden RI agar memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk mengambil keputusan mencabut status kewarganegaraan eks kombatan ISIS asal Indonesia. “Pencabutan kewarganegaraan adalah konsekuensi yang diemban oleh kombatan ISIS ketika mereka pergi ke sana. Hak kelola kombatan ISIS juga harusnya berada pada UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees),” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD DIJ Anton Prabu Semendawai mengapresiasi apa yang menjadi keinginan ormas tersebut. Sebab kejahatan terorisme adalah extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa. “Saya sepakat apabila tujuannya untuk menjaga ideologi Pancasila,” jelasnya.

Politikus Partai Gerindra itu menjanjikan akan mengirim hasil audensi pada pemerintah pusat. Sebab, keputusan tersebut menjadi ranah dan wewenang pemerintah pusat. Selain itu, komisi A juga akan menindak lanjuti hasil audensi tersebut.“Notulensi akan kita kirimkan tembusan ke DPR RI termasuk ke Presiden seperti harapan kawan-kawan aktivis,” paparnya.

Bila mengacu pada Undang-Undang (UU), warga negara Indonesia (WNI) yang keluar dari negaranya untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan dinas kemiliteran di negara lain secara otomatis akan mencabut status kewarganegaraannya. “Ini tertuang dalam UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Secara tegas ada aturan poin-poin bagaimana seseorang keluar dari kewarganegaraan,” jelas anggota DPRD DIJ Stefanus Christian Handoko.

Menurutnya, sebanyak 600 kombatan asal Indonesia secara tegas dan jelas telah menghianati Indonesia. Sebab secara sadar dan sukarela mereka memutuskan untuk mengambil keputusan tersebut. Secara pribadi,  menolak pengembalian kombatan ke Indonesia. Menurut dia, tidak ada yang bisa memberi jaminan mereka yang kembali ke Indonesia bisa menjadi warga negara yang berideologi Pancasila. “Tidak seharusnya pemerintah memikirkan 600 kombatan itu, lebih baik memikirkan WNI yang 200 juta di sini,” jelasnya. (tor/pra)