RADAR JOGJA – Bawaslu terus menyoroti netralitas aparatur sipil negera (ASN) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Agar netralitas di kalangan ASN terjaga, digelar sosialisasi pengawasan Pilkada Bantul 2020 di Balai Desa Ngetisharjo, Kasihan.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Bantul Nuril Hanafi menjelaskan, pihaknya secara masif menyosialisasikan pengawasan netralitas ASN. Sosialisasi sudah dilaksanakan hampir di seluruh desa di Bantul.

“Sudah beberapa desa sejak minggu lalu. Sosialialisasi kami lakukan jauh-jauh hari,” jelas Nuril Senin (20/1).

Ditegaskan, netralitas ASN di Bantul menjadi sorotan nasional. Dalam Pilkada 2015, sebanyak 13 ASN terbukti melanggar netralitas.

Dikatakan, pada Oktober 2019 Bawaslu Bantul mendapat kunjungan dari ASN Pusat. Kunjungan tersebut berterkaitan dengan netralitas ASN. “Kami dari Bawaslu Bantul mengutamakan pencegahan pelanggaran,” jelasnya.

Pencegahan dilakukan mulai dari PNS, pemkab, dam seluruh instansi yang ada di Bantul. Carannya, dengan melakukan berbagai audiensi. Termasuk ke jajaran kepolisian, Polres, dan Kodim. ”Sampai tingkat pedukuhan,” jelasnya.

Bawaslu Bantul mengklaim, apa yang telah disosialisasikan sebelumnya cukup berhasil. Itu dirasakan pada Pemilu 2019 lalu. Pada tahun lalu, sudah ada 10 desa yang mendeklarasikan diri menjadi desa anti politik uang (APU). “Ini memang baru kami gencarkan juga. Kami ingin meperbaiki mentalitas masyarakat,” ujarnya.

Dia pun berharap, Bantul bersih dari politik uang. Kendati  tak menampik, praktik politik uang terjadi hampir di seluruh Bantul. Namun, Bawaslu tetap optimis kecurangan tersebut dapat direduksi. “Kami ingin pemimpin ataupun wakil rakyat yang benar-benar berkualitas, amanah, berintegritas,” harapnya. (cr2/bah)