RADAR JOGJA – Pemkot Jogja berjanji akan tegas dengan maraknya keberadaan hotel virtual di kota Jogja. Akan disiapkan regulasi terhadap bisnis hotel virtual tersebut.

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti (HS) mengatakan regulasi tersebut bertujuan untuk perlindungan terhadap konsumen. “Dasarnya pada apa, ya pada IMB (Ijin Mendirikan Bangunan),” kata HS, usai pertemuannya dengan BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ di Kompleks Balai Kota Jogja, Senin (13/1).

Menurut dia, ketika bangunan berubah fungsi dari bangunan rumah tinggal menjadi rumah untuk usaha tentu dikenakan pajak. Juga aturan lainnya. Seperti misalnya konsumen diharuskan lapor setidaknya 1×24 jam. “Kadang-kadang ini (hotel virtual) kan enggak lapor. Nanti kalau ada sesuatu terjadi misalnya keracunan makanan, atau sesuatu yang bisa merugikan masyarakat,” ujarnya.

HS menegaskan, setiap rumah tinggal yang beralih fungsi menjadi rumah tempat usaha harus didaftarkan oleh kecamatan dalam konteks alih fungsinya. Tetapi konteks bisnisnya tidak kemudian secara otomatis. “Kami akan tata, nggak bisa seperti itu harus didaftarkan. Seperti halnya penginapan lain bayar pajak,” jelasnya.

Sementara, Ketua BPD PHRI DIJ, Deddy Pranowo Eryono menuturkan terkait jumlah hotel virtual di kota Jogja belum terdata secara pasti. Namun dia menyebutkan ada empat operator hotel virtual yang beroperasi di kota Jogja ini. “Semua ini berbasis di luar (luar negeri) atau asing,” bebernya.

Kata Deddy, imbas dari kondisi ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Jogja menjadi berkurang. Adanya penerbangan yang cukup banyak, namun tidak diketahui tempat menginapnya. “PAD berkurang tapi kami (PHRI) yang dikejar-kejar,” keluhnya.

Kondisi ini sudah dirasakan sejak satu tahun berjalan ini. Tidak hanya itu, perbandingan perbedaan harga sewanya pun sangat tinggi bahkan lebih mahal dibandingkan dengan hotel  dari PHRI. Dia mencontohkan, harga saat low season yang ditawarkan oleh hotel virtual dari range harga terendah Rp 90 ribu hingga mencapai lebih dari Rp 1 juta saat peak season. “Ini menjadikan kayak hotel itu adalah aji mumpung, padahal bukan anggota kami. Persaingan jadi tidak sehat,” tuturnya.

Menurutnya, banyak dari hotel virtual memiliki ijin peruntukan yang salah misalnya banyak yang memanfaatkan pondokan sebagai rumah tempat usaha atau hotel. Sementara, hotel keanggotaan PHRI memiliki persyaratan ijin-ijin usaha yang harus lengkap. “Kalau ini (hotel virtual) kan enggak (lengkap), pajak pun ada yang tidak bayar pajak,” bebernya.

Pun hotel memiliki standarisasi terhadap operasional untuk memberikan layanan sesuai dengan standar. Dalam standarisasi ini ada Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) yang akan mengeluarkan sertifikasi hotel tersebut. “Ini yang menjadi keamanan tamu abu-abu, bisa membahayakan nama kota Jogja sebagai destinasi wisata,” ucap pemilik Hotel Ruba Grha itu.

Oleh karena itu, regulasi untuk operasional hotel-hotel virtual ini dinilai penting agar para pelaku usaha dapat berkontribusi turut menaikkan jumlah PAD kota Jogja dengan wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan. “Awali mengurus peruntukan IMB yang sesuai dulu, kalau sudah harus ikut PHRI supaya data valid,” imbuhnya. (wia/pra)