RADAR JOGJA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo mendukung langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo membuka akses jalan di Jalan Lingkar Timur Purworejo. Keberadaan jalan tersebut memiliki peran penting.

Jalan tersebut tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan akses eonomi. Selain itu, untuk mendukung pariwisata.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Purworejo Rokhman saat melakukan pengawasan dalam daerah terhadap dua proyek jembatan di Desa Karangrejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Senin (13/1). Kegiatan ini diikuti seluruh anggota Komisi II dengan di dampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Purworejo Suranto.

“Dua jembatan yang masing-masing dibiayai Pemkab (Purworejo) dan Pemprov Jateng sudah siap pakai. Pekerjaannya juga bagus,” tutur Rokhman.

Menurutnya, selesainya pembangunan jembatan itu sangat berarti bagi masyarakat di tiga kecamatan. Yakni, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Kaligesing, dan Kecamatan Loano.

Selama ini masyarakat di kawasan tersebut yang menggunakan kendaraan roda empat harus memutar cukup jauh untuk menjangkau wilayah Purworejo kota. “Yang masih menjadi masalah, tampaknya, soal jalan. Tapi, sudah ada rencana pembukaan jalan, menggantikan jalan rabat yang ada di Karangrejo (Kecamatan Loano) ini,” jelas Rokhman.

Kepala DPU-PR Purworejo Suranto mengungkapkan, Jalan Lingkar Timur memang sudah masuk dalam rencana kerja Pemkab Purworejo. Pembangunan akan dimulai tahun ini dengan membebaskan lahan yang dibutuhkan.

Jalan Lingkar Timur membentang sekitar 23 kilometer. Jalur ini diharapkan menjadi alternatif pengendara dari arah Magelang dan Wonosobo menuju Jogjakarta.

Dijelaskan, Jalan Lingkar Timur akan membentang mulai jalan provinsi di Desa Trirejo, Desa Karangrejo, Desa Sidomulyo, Desa Tambakrejo, Desa Cangkrep, hingga wilayah Kecamatan Bagelen. “Ada sekitar sekitar 130 bidang tanah yang akan dibebaskan di Dusun Karangjati, Desa Karangrejo,” kata Suranto.

Lebih jauh Suranto mengatakan, pembangunan Jalan Lingkar Timur dilakukan dalam beberapa tahap. Saat ini pemkab masih mengusulkan anggaran ke Pemprov Jateng dan pemerintah pusat.

“Pembebasan lahan dimulai menggunakan APBD kabupaten. Tapi, dalam pelaksanaan nanti, belum ditentukan karena kami masih menunggu hasil pengajuan anggaran dari pemerintah pusat. Yang pasti, pemkab berusaha menyiapkan dulu yang dibutuhkan,” katanya.

Sementara itu, Kades Karangrejo Patnani menyatakan, rencana pembangunan Jalan Lingkar Timur sudah disosialisasikan kepada pemerintah desa dan warga pemilik lahan yang terdampak pelebaran jalan. Rencana ini disambut baik. Warga pemilik lahan yang terdampak proyek ini mengaku akan mengikuti proses sesuai aturan. (udi/amd)