RADAR JOGJA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimiwa Jogjakarta (DIJ) mengimbau kepada calon perseorangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 untuk mengumpulkan jumlah salinan kartu tanda penduduk elektornik (e-KTP) dukungan dengan jumlah yang sesuai dan tidak mepet. Hal ini dilakukan agar saat adanya dukungan yang gugur dan terdiskualifikasi, calon perseorangan akan tetap lolos.

Ketua KPU DIJ Hamdan Kurniawan menjelaskan, salinan dukungan e-KTP adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh calon perorangan dalam Pilkada 2020. Calon juga diimbau untuk menyerahkan salinan e-KTP dari orang-orang yang benar-benar memberikan dukungan.

Tercatat, untuk jumlah dukungan yang harus dipenuhi dari calon perseorangan di Pilkada adalah 7,5 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dan dukungan harus tersebar dari 50 persen jumlah kecamatan. Untuk di Pilkada Sleman, jumlah minimum dukungan yakni 58.096 dukungan, Pilkada Bantul 53.026 dukungan, sedangkan Pilkada Gunungkidul sebanyak 45.443 dukungan.

Nantinya, KPU akan melakukan pengecekan terhadap nama pendukung yang tertera. Jika ditemukan ada nama pendukung yang secara lisan dan tertulis menyatakan tidak memberikan dukungan, secara otomatis lembar dukungan yang disertakan akan gugur. “Salinan e-KTP tidak abal-abal. Karena KPU dan jajarannya akan mengecek satu per satu,” jelas Hamdan di Kantor KPU Sleman Senin (13/1).

Berkaca pada pengalaman sebelumnya, verifikasi administrasi bisa mengurangi jumlah dukungan jika pengumpulan dukungan sangat minim. Terlebih jika telah dilakukan verifikasi faktual. Oleh karena itu, Hamdan mengimbau kepada calon agar melebihkan jumlah dukungan. “Calon bisa gagal karena jumlah dukungan tidak terpenuhi,” tambah Hamdan.

Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi saat disinggung terkait Pilkada Sleman menuturkan, saat ini sudah ada calon perseorangan yang mendaftarkan diri dari kalangan wiraswasta. Trapsi mengaku pihaknya telah menyerahkan akun dan simulasi pengisian sistem infromasi pencalonan (silon) agar bisa segera diisi dengan berkas salinan dukungan. “Baru satu nama, dari kalangan wiraswasta. Kami tidak bisa menyebutkan nama yang bersangkutan. Khawatir salah penyebutan,” tutur Trapsi. (eno/din)