RADAR JOGJA – Sosialisasi trase tol Jogja-Solo terus berlanjut, setelah sempat vakum beberapa minggu. Desa Purwomartani menjadi desa kesekian yang disasar untuk dilakukan sosialisasi. Ada sekitar 215 warga yang hadir di Balai Desa Purwomartani, Senin (13/1).

Peserta sosialisasi berasal dari tiga dusun yakni Kadirojo 1, Kadirojo 2, dan Karanglo. Rencananya, sosialisasi pembebasan lahan tol di Desa Purwomartani akan dilaksanakan dalam tiga sesi berturut-turut mulai Senin (13/1) sampai dengan Rabu (15/1).

Berdasar data di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIJ, Purwomartani merupakan desa dengan bidang paling banyak terdampak pembangunan tol yakni 639. “Hari ini ada sekitar 200 pemilik bidang yang diundang sosialisasi. Sepuluh bidang di antaranya tanah kas desa,”  kata Kepala Dispertaru DIJ Krido Suprayitno usai sosialisasi.

Tahapan ini menjadi proses awal verifikasi peraturan desa (perdes) mengenai pengelompokan tanah kas desa, pelungguh, dan Sultanaat Grond (SG). Dengan begitu akan mempermudah pengajuan izin penetapan lokasi (penlok) kepada gubernur DIJ secara paralel.

Dari 20 desa terdampak proyek tol, sejauh ini baru 13 yang memiliki perdes tentang tanah kas desa. Bagi desa yang belum merampungkan penyusunan regulasi tersebut, Krido memberi batas waktu hingga maksimal April 2020.

“Maksimal April perdes harus sudah jadi karena akan digunakan dalam proses pengajuan izin penetapan lokasi. Sebab untuk mengajukan izin harus ada persil-persilnya,” terang Krido.

Untuk mempercepat proses penyusunan perdes, lanjutnya, dinas siap memberikan pendampingan kepada pemerintah desa. Bahkan pendampingan untuk perdes sudah sejak awal. “Karena di sini, di hari pertama saja ada 10 bidang TKD yang terkena,” jelasnya.

Oleh karenanya, terkait ganti untung tanah kas desa, dia menjelaskan akan dilihat terlebih dulu pemanfaatan lahan itu. Sesuai dengan dasar izin gubernur. Misalnya, tanah kas desa disewakan untuk kepentingan usaha maka pihak yang memanfaatkan lahan itu akan turut dilibatkan dalam proses ganti untung. “Tempat usahanya yang kena nanti sama pemilik usaha, tanahnya nanti dengan desa,” terangnya.

Sementara itu, staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Jogja-Solo dan Jogja-Bawen Dirjen Bina Marga Galih Alfandi menjelaskan secara teknis pembangunan tol di Purwomartani. Fisik jalan bebas hambatan yang membentang di area Selokan Mataram akan dibangun dengan konsep elevated (melayang).

Sedangkan selain di Selokan Mataram akan at grade. Misal jalur yang menghubungkan Desa Purwomartani dan Tirtomartani didesain menggunakan konsep at grade. “Titik exit ada di Tirtomartani, tepatnya dekat RS Panti Rini, kemudian lanjut ke Desa Bokoharjo, Prambanan,”  ujarnya.

Pembangunan tol, lanjutnya, mau tidak mau akan membelah dusun. Termasuk membelah jalan penghubung antardesa. Lokasi dusun yang terpotong secara at grade nantinya akan diberi akses box culvert atau semacam terowongan penghubung. “Kami tetap ada pertimbangan untuk akses warga. Untuk jumlah terowongannya kami belum tahu berapa, kajian kami belum sampai di situ,” ucapnya. (har/laz)