RADAR JOGJA – Pengajuan pembuatan sertifikat halal pada produk bisa melalui Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Jogja. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kantor Kemenag Kota Jogja sebagai koordinator wilayah tingkat kabupaten/Kota Jogja. Kewenangannya mengumpulkan berkas persyaratan para pelaku usaha makanan dan minuman (mamin) dan menyerahkan ke perwakilan BPJPH di Kantor Wilayah Kemenag DIJ. “Sertifikasi halal yang menangani langsung kantor wilayah (Kemenag DIJ),” kata Kepala Kantor Kemenag Kota Jogja Nur Abadi.

Kemenag Kota Jogja menyiapkan petugas pada bimbingan masyarakat (Bimas) Islam. Mereka membantu masyarakat yang akan mengusulkan proses halalisasi. “Sekarang proses bisa lewat kami,’’ ujarnya.

Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dokumen. Antara lain data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk.

Menurut Nur, masyarakat harus sudah memulai untuk proses sertifikasi halal. Terutama pada produk makanan dan minuman (mamin).Terlebih di Malioboro sebagai destinasi wisata banyak pelaku usaha makanan, minuman, maupun UMKM. “Konsumen lebih nyaman dan pasti senang,” ucapnya.

Presidium Paguyuban Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro Sujarwo Putra mengatakan, dari 130 PKL kuliner siang dan malam baru satu yang bersertifikat halal. Alasannya, mengurusnya luar biasa susah. “Kami harap ada mekanisme yang lebih mudah dan murah,’’harapnya.

Harjito, pemilik PKL lesehan malam yang telah bersetifikat itu menyertifikasi halal produknya sejak Juli 2019. Dia mengurusnya di MUI. Menurutnya, sertifkat halal lebih memberikan keyakinan pelanggan dengan produk yang dijualnya. (wia/din)