Radar Jogja – Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali ramai diperbincangkan di media sosial dengan tagline UGM Bohong Lagi. Hal ini dipicu kekecewaan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UGM terhadap pengesahan peraturan terkait penanganan kasus kekerasan seksual yang tak kunjung disahkan.

Akun twitter @AliansiUGM telah mengunggah video yang berdurasi 44 detik dengan caption yang menyatakan kekecewaan terhadap rektorat UGM pada Senin (16/13). Hal ini didasarkan kepada sikap UGM yang selama tiga kali telah melanggar janji untuk mengesahkan peraturan kekerasan seksual.

Humas Aliansi Mahasiswa UGM Turno menjelaskan, pihaknya ingin menagih janji UGM yang akan mengesahkan peraturan paling lambat bulan Desember. Sebelumnya, pada 13 November mahasiswa kembali mendesak UGM untuk segera mengesahkan peraturan. Namun hasilnya sama, UGM menjanjikan akan disahkan satu bulan kemudian yang mana tepat pada 13 Desember.

Namun, tambah Turno, alasan belum disahkannya sampai tanggal yang dijanjikan dengan alasan draf peraturan masih berada di Senat Akademik. “Ini bukan perjuangan satu atau dua bulan saja. Padahal kita tahu waktu satu bulan adalah waktu yang sangat cukup untuk mengesahkan peraturan draf,” jelas Turno kemarin (17/12).

Menurut Turno, kasus yang sudah berlatut-larut terlihat bahwa kampus tidak mau mengesahkan peraturan. Ditambah dengan keluarnya instruksi rektor pada Oktober dan mengesampingkan produk hukum lain yang mana dalam hal ini peraturan terkait penanganan kekerasan seksual tidak kunjung disahkan.

Pengesahan yang seharusnya dilakukan, tambah Turno, tidak harus dilihat pada keadaan darurat dan jumlah korban. Seharusnya, kasus seperti yang menimpa Agni sudah cukup menjadi pelajaran bagi UGM. “Perlu membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual,” tambah Turno.

Ketua Tim Perumus Kebijakan dan Tim Teknis Legal Drafting UGM Muhadjir Muhammad Darwin mengungkapkan, saat ini prosesnya terhenti di Senat Akademik. Pihaknya sedang melakukan review dengan membandingkan draf itu dengan peraturan-peraturan universitas sebelumnya. “Sesuatu yang sebenarnya sudah dilakukan tim penyusun, ketika tim menyusun draf,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol UGM Iva Ariani menuturkan, draf terkait peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan UGM masih menunggu pengesahan dari Senat Akademik. Draf telah dibuat dari hasil kajian oleh tim-tim terdahulu. “Draf itu terus berproses, mulai dari pimpinan universitas yang mengirimkan drafnya dan dikaji oleh Senat Akademik,” jelasnya.

Sebelum draf peraturan disahkan, tambah Iva, yang dipergunakan adalah rekomendasi rektor tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan UGM. “Bukannya diganti, namun yang dipakai adalah rekomendasi rektor sambil menunggu draf peraturan disahkan,” ungkapnya.

Iva menambahkan, peraturan sampai kemudian bisa diputuskan harus melalui prpses tahapan panjang. Meskipun saat ini posisinya tinggal menunggu pengesahan oleh Senat Akademika, Iva tidak bisa memastikan kapan draf peraturan bisa disahkan. “Mudah-mudahan Desember, namun saya tidak berani memastikan. Kami sedang melihat jadwal Senat Akademik untuk melaksanakan rapat pleno,”  ujarnya.

Harus dipahami, tambah Iva, draf yang belum disahkan tidak hanya diperlukan oleh kalangan mahasiswa. Namun juga dosen, tenaga pendidik, dan seluruh civitas akademika. (eno/laz)