RADAR JOGJA – Hoaks atau berita bohong masih menjadi ancaman. Termasuk saat Pilkades dan Pilbup 2020 di Bantul nanti. Praktisi media massa Ja’faruddin menyebut penyebaran hoaks akan lebih masif menjelang tahun politik. “Momentum politik seperti ini biasanya banyak disinformasi atau hoaks, yang menyebabkan potensi konflik hingga berujung konflik,” ujarnya saat menjadi narsumber diskusi di Kantor Kesbangpol Bantul belum lama ini.

Jafar mengatakan, upaya pencegahan konflik sosial karena hoaks bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat dengan berperan sebagai figur jurnalisme warga. Perannya, menyebarkan atau menviralkan berita-berita positif terkait kegiatan organisasian milik tokoh masyarakat itu sendiri. “Kelemahan kita, kadang lebih suka menjadi konsumen, bukan produsen informasi yang diviralkan,”  ungkapnya.

Dikatakan Jafar, kegiatan positif tokoh masyarakat tersebut bisa disebarkan melalui media sosial atau dikirimkan melalui citizen journalism yang disediakan oleh media massa. Selain itu, pimpinan organisasi juga bisa mengirimkan opini atau pers rilis kegiatan agar bisa dimuat di media profesional.

Menurut Jafar, hal tersebut agar informasi yang ditulis bisa terverifikasi oleh editor, yang pastinya sudah berpedoman dengan Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers. Sehingga mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam UU Pers, seperti misalnya dilarang memuat isu Suku, Arama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Bantul, Hanum Hanifah juga berpendapat sama. Meskipun hingga saat ini faktanya belum ada konflik sosial yang terjadi di wilayah Jogjakarta. Namun, akibat banyaknya hoax yang tersebar membuat predikat city of tolerance yang dimiliki DIJ menjadi rusak. “Bahkan Bantul disebut intoleran, ini karena berita hoaks dan dibumbui provokasi. Betul peristiwanya ada, tapi fakta yang terjadi di lapangan tidak seperti yang banyak disampaikan di Medsos,” ujarnya. (inu/pra)