Radar Jogja – Posisi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman resmi dilelang. Pengumuman lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) itu diumumkan melalui laman resmi Pemkab Sleman, www.slemankab.go.id pada 6 Desember lalu.
Sekda Sleman Sumadi saat dikonfirmasi justru tidak tahu menahu ikhwal pengumuman lelang jabatan sekda tersebut. Padahal saat ini sudah terbentuk panitia seleksi (Pansel) dan pansel sedang berproses.
Saat ini posisi Sekda Sleman masih diduduki Sumadi. Pria kelahiran Klaten, 28 Agustus 1963 ini pun masih punya waktu empat tahun sebelum purna tugas sebagai aparatur sipil negara (ASN). “Saya tidak tahu pengumuman itu, saya juga tidak tahu jika sudah ada pansel,” ujar Sumadi saat dihubungi Radar Jogja kemarin (11/12).
Dia juga tidak mengetahui adanya pembentukan pansel itu ada kaitannya dengan surat yang dikirim oleh Bupati Sleman Sri Purnomo ke provinsi beberapa waktu lalu. Sebab, dia sama sekali tidak tahu bentuk maupun isi surat tersebut. “Saya tidak ditareni apa-apa. Saya juga tidak tahu bentuk surat yang katanya pengembalian itu,” terangnya.
Menurut Sumadi, secara formal jabatan Sekda dapat dilelang jika memenuhi persyaratan. Salah satunya, jika jabatan tersebut kosong atau dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Padahal kursi Sekda Sleman saat ini pun masih belum lowong. “Lha Sekda masih meger-meger sudah ada lelang. Tapi saya tidak tahu, apa ini ada aturan baru atau seperti apa,” jelasnya.
Seleksi jabatan bisa saja dilakukan manakala Sekda yang menjabat saat itu memasuki pensiun. Seleksi Sekda bisa dilakukan minimal tiga bulan sebelum Sekda yang menjabat pensiun. “Lha masa pensiun saya masih sekitar empat tahun lagi. Jadi masalah (seleksi) ini di luar pengetahuan saya,” kata Sumadi.
Salah seorang sumber Radar Jogja membenarkan pendapat Sumadi tentang pengisian jabatan sekda. Menurut sumber itu, lelang bisa dilakukan saat ada jabatan yang kosong. “Lha ini belum kosong, tapi sudah dilelang, apalagi Pak Sumadi tidak diberitahu,” kata sumber itu.
Masih dari sumber tersebut, menurutnya, Pemkab Sleman akan mengubah tradisi. Sebab, selain melakukan seleksi untuk jabatan yang masih ditempati, ketua pansel juga merupakan ASN dengan eselon yang sama dengan jabatan yang dilelang yakni II A. “BWH itu eselon II A, sekda juga II A,” katanya.
Dalam sejarah pemilihan Sekda, ketua pansel biasanya diduduki eselon yang lebih tinggi dari eselon jabatan yang dilelang. Contohnya ketika ada lelang jabatan Sekda Kota Jogja, yang menjadi ketua pansel adalah Sekprov DIJ yang saat itu dijabat Gatot Saptadi. Pun seperti posisi Sekprov DIJ yang melakukan seleksi adalah pusat. “Selayaknya seperti itu,” ujarnya.
Sumber itu kembali mengingatkan tahapan seleksi. Mengacu pada PP No 11/2017 tentang Manajemen ASN pasal 114 ayat 1 huruf a “Penentuan JPT yang akan diisi. Kemudian di Pasal 117 ayat 4 huruf a Nama JPT yang lowong. Saat ini lowong ora?,” katanya.
Selain itu, dalam PP tersebut turut memuat syarat untuk pansel. Pada pasal 114 ayat 6 huruf a “Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong”. “Dan setiap tahapan harus ada rekomendasi dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara, Red) dulu,” tandasnya.
Terpisah, Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman Suyono saat dikonfirmasi terkait seleksi tersebut memilih untuk tidak banyak berkomentar. Dia menjelaskan semua diserahkan ke pansel yang dibentuk atas permintaan Pemkab Sleman yang meminta ke provinsi untuk dibantu dalam pembentukan Pansel Sekda. Karena eselon di Sleman tidak ada yang lebih tinggi dari jabatan sekda. “Kabupaten hanya memfasilitasi,” katanya.
Ia menjelaskan, sesuai aturan ada sedikit perbedaan untuk seleksi Sekda. Yakni untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota dikoordinasikan dengan gubernur. Itu termuat dalam PP 11/2017 tentang Manajemen ASN Pasal 127 Ayat 3. “Untuk lebih jelas ke ketua pansel saja, saya no comment,” tandasnya. (har/laz)