Radar Jogja – Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD menjadi persoalan yang kerap muncul di Kulonprogo. Pemicunya, persaingan politik internal partai, dan kurangnya pemahaman atas regulasi.
Sehingga kerap terjadi PAW berlarut-larut. Tidak kunjung selesai. Demikian persoalan yang terkuak dalam sosialisasi PAW oleh KPU Kulonprogo (10/12).
Personel KPU Kulonprogo Tri Mulatsih mengatakan mekanisme PAW sebenarnya mudah. Namun jika pihak terkait tidak memahami regulasinya, justru memicu persoalan.
Kasus PAW pernah mengemuka di Kulonprogo. Pemicunya regulasi yang multitafsir. Menjadi pemicu persoalan dalam PAW.
“Padahal PAW bisa terjadi kapan saja. Dan bisa dialami siapa saja (anggota dewan). Apakah di tengah jalan menjadi PNS, tersandung kasus hokum, atau meninggal,” kata Tri.
Dicontohkan, PAW untuk anggota yang meninggal, verifikasi dilakukan ke Disdukcapil. Jika termasuk kasus pemalsuan dokumen, dikoordinasikan dengan polisi, kejaksaan, Bawaslu, dan parpol.
Personel Bawaslu DIJ Sri Rahayu Werdiningsih mengatakan tugas bawaslu mengawasi tahapan pemilu. Tahapan itu berakhir setelah penetapan calon oleh KPU. Setelah itu Bawaslu tidak memiliki kewenangan melakukan pengawasan, termasuk jika ada PAW.
Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati mengatakan regulasi yang multitafsir harus dicarikan titik temunya. Sehingga kasus PAW bisa diminimalisasi. (tom/iwa)