RADAR JOGJA – Empat kecamatan di Kabupaten Magelang belum mendapatkan predikat kecamatan layak anak. Yakni, Mertoyudan, Salaman, Tempuran, dan Dukun. Hal ini karena indikator layak anak di keempat kecamatan tersebut masih terlalu minim.

Ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos PPKB-PPPA) Kabupaten Magelang. Selain itu, ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diurusi yakni pemenuhan wajib belajar 12 tahun, perkawinan usia anak, fasilitas taman bermain, pojok menyusui, sampai kasus stunting.

”Diperlukan kerja sama berbagai pihak untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut,” jelas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Andie Wibowo ditemui di kantor Dinsos PPKB-PPPA Kabupaten Magelang Selasa(12/10).

Menurutnya, pemenuhan wajib belajar 12 tahun menjadi perhatian. ”Beberapa faktor menjadi penyebab tidak tuntas wajib belajar 12 tahun. Penyebab pertama, faktor ekonomi. Pemerintah sudah ada BOS (biaya operasional sekolah) dan yang lain,” jelasnya.

Namun, bantuan dari pemerintah tersebut belum mampu mendorong masyarakat memenuhi hak wajib belajar 12 tahun. ”Yang menjadi keberatan, terkait akses dan operasional. Belum semua (BOS) bisa untuk menutup,” jelasnya.

Selain meningkatkan akses, dia mendorong masyarakat berperan serta dalam pemenuhan hak anak. ”Bisa dikembangkan semisal iuran, arisan. Bisa juga memberikan bantuan dari dana desa untuk masyarakat yang tidak mampu,” jelasnya.

Selain itu, fasilitas berupa pojok menyusui di fasilitas publik maupun lingkungan perkantoran masih sangat minim. ”Ada beberapa OPD (organisasiperangkatdaerah) yang menyiapkan pojok atau ruang khusus laktasi, termasuk di Setda (Kabupaten Magelang). Terutama untuk yang melakukan pelayanan,” jelasnya.

Plt Kabid PPPA Tri Setyowati menegaskan, langkah menekan angka stunting terus dilakukan.Salah satu langkah yang ditempuh yakni membentuk kabupaten layak anak. ”Untuk Magelang, tahun 2019 ada tiga pembentukan kampung anak sejahtera. Di Desa Polengan, Srumbung, Ngablak dan Banyusidi, Pakis. Nanti rencana akan ada lima desa lagi di tahun 2020,” jelasnya. (asa/amd)