RADAR JOGJA – Pendapatan asli daerah (PAD) bidang pariwisata maupun jumlah kunjungan wisatawan ke Gunungkidul menurun. Penyebabnya, ada indikasi kebocoran retribusi.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Gunungkidul Asti Wijayanti, kemarin. “Salah satu modusnya, (kunjungan wisata) dilakukan tengah malam atau dinihari. Khususnya di kawasan pantai,” kata Asti (8/12).

Pada jam dua pagi, banyak bus masuk kawasan pantai. Potensi kebocoran ini akan disisir. Sehingga pendaptan bisa lebih maksimal.

Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak desa di lokasi wisata. Koordinasi dilakukan karena kewenangan pemungutan restribusi malam hari diserahkan ke desa.

“Kami ada kerjasama dengan desa. Karena dinas hanya memungut dari pagi hingga sore,” ujar Asti.

Selain itu, upaya meminimalisasi kebocoran retribusi, dinas pariwisata rutin melakukan monitoring ke lapangan. Peninjauan dilakukan pada dinihari dengan mendatangi kawasan pantai.

Monitoring lapangan bertujuan untuk meminimalisasi kebocoran retribusi. Sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada petugas jaga pos retribusi,” terang Asti.

Menurut dia, potensi kebocoran retribusi berpengaruh terhadap capaian PAD. Hingga akhir 2019, pendapatan wisata belum memenuhi target. Dari target Rp 27,8 miliar, baru tercapai 75 persen.

Anggota Komisi B DPRD Gunungkidul Eko Rustanto mengatakan potensi kebocoran retribusi pariwiasta ada. Bahkan sudah terjadi sejak lama. Pengelolaan retribusi, diusulkan untuk dikelola pihak ketiga (swasta).

“Kalau bias, pengelolaan lebih professional. Potensi kebocoran retribusi dapat ditekan,” kata Eko.

Dia menyesal, usulan tersebut belum ditindaklanjuti pemkab. Pengelolaan masih dilakukan dinas pariwisata. Belum ada perubahan hingga sekarang.

“Kalau tidak ingin dipihakketigakan (diserahkan ke swasta), pemkab bisa membentuk BUMD Pariwisata,” tegas Eko. (gun/iwa/er)