RADAR JOGJA – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP B Jogjakarta memusnahkan barang milik negara (BMN) Selasa. BMN tersebut hasil penindakan sejak Agustus 2019.

Barang yang dimusnahkan dikirim dari luar negeri. Dikategorikan barang larangan dan pembatasan (lartas) yang tidak terselesaikan kewajibannya.

“Kami mencegah barang-barang lartas yang tidak sesuai ketentuan. Atau tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan,” ujar Kepala KPPBC TMP B Jogjakarta Sucipto di sela pemusnahan.

Kegiatan dilaksanakan sebagai penegakan hukum bidang kepabeanan dan cukai. Atas pelanggaran Permendag 82/M-DAG/PER/12/2012; Peraturan Kepala BPOM 13/2015 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia; Kemendag 61/M-DAG/PER/9/2013; Permendag 35/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku dan Cakram Optik.

Pemusnahan dengan cara dihancurkan, dipotong, dan dibakar. Bertujuan merusak atau menghilangkan fungsi barang. Pemusnahan merupakan kali kedua di tahun 2019. “Semoga tidak ada lagi pemusnahan. Artinya, semua barang yang masuk sesuai aturan,” terangnya.

Barang-barang tersebut masuk Indonesia melalui kiriman pos. Maupun barang bawaan penumpang di bandara. Rata-rata yang diamankan dari Tiongkok.

Total ada 293 item yang dimusnahkan. Yakni 6.420 batang rokok, 1.349 botol liquid vape. Ada juga kosmetik, suplemen, obat-obatan, sex toys, kamera, handphone, mainan, spare parts bekas, dan baju bekas. “Nilai barang sekitar Rp 150 juta,” ungkapnya.

Sebelum menjadi BMN dan dimusnahkan, barang-barang tersebut diberi waktu hingga 60 hari untuk diurus pemilik barang. Jika tidak diurus barang tersebut menjadi milik negara. “Bisa juga barang itu dilelang atau dimusnahkan,” ungkapnya.

Pada dasarnya barang tersebut bisa diimpor. Namun harus memenuhi ketentuan yang berlaku. “Kalau barang bekas yang bisa mengimpor perusahaan rekondisi, manufaktur, atau digunakan sendiri,” bebernya.

Barang yang dilarang, dibatasi, dan memerlukan izin yakni telepon seluler, komputer tablet, dan komputer genggam yang tidak melebihi dua unit per kirim. Perusahaan harus mengantongi izin importir terdaftar dari Kemendag.

Untuk obat-obatan, suplemen, dan produk olahan harus izin BPOM atau Kemenkes. Untuk pakaian, paling banyak 10 buah per kirim, elektronik dua unit per kirim. Makanan, minuman, alas kaki, dan mainan anak paling banyak senilai USD 1.500.

Buku, majalah, cetakan lainnya, cakram optik, dan barang lainnya yang mengandung unsur pornografi dilarang. “Bagi yang ingin membeli atau mengimpor mohon pahami aturannya,” pintanya. (har/iwa/rg)