RADAR JOGJA – Kapolresta Jogja Kombespol Armaini memastikan jajarannya tegas dalam penanganan aksi kriminalitas jalanan (klithih). Terutama yang melibatkan anak bawah umur sebagai pelaku. Sanksi tak sekadar pembinaan semata. Jerat hukum tegas berlaku apabila pelaku terbukti bersalah.

Perwira menengah tiga melati ini mulai pikir-pikir menggunakan hak diskresi. Baginya langkah ini sama sekali tidak memberikan efek jera. Terbukti kasus serupa masih kerap muncul. Bahkan rata-rata pelakunya masih  pelajar jenjang SMP hingga SMA.

“Kami tidak main-main karena ini kaitannya dengan stabilitas keamanan, ketertiban lingkungan. Tanpa alasan yang jelas dan targetnya acak, mereka tega melukai orang yang kebetulan ditemui. Sanksi hukum kami tegas untuk jerat pasalnya,” tegas Armaini usai memimpin upacara serah terima jabatan pejabat Polsek dan Polresta Jogja di halaman Mapolresta Jogja, Selasa (3/12).

Dikatakan,  jajarannya telah memiliki beragam program preventif dan preemtif. Di antaranya dua polisi untuk satu sekolah. Perannya melakukan pembinaan melalui beragam kegiatan. Ada pula peran Satbinmas yang terus giat kunjungan ke sekolah dan lingkungan.

Armaini mulai menyasar salah satu akan munculnya aksi kriminalitas jalanan. Secara tegas dia meminta personel lapangan melakukan penilangan. Terutama bagi pengendara remaja yang tak memiliki SIM. Hampir seluruh kasus pelakunya mengendarai roda dua.

“Kalau tidak punya SIM dan tidak bawa STNK, ditilang saja. Kalau perlu sita kendaraannya kalau benar-benar masih bawah umur. Ini bentuk hukuman juga untuk orangtuanya. Tidak punya SIM kok diberi akses kendaraan,” perintahnya.

Tak ingin kompromi kebijakan ini merupakan upaya represif. Bukan berarti Armaini melarang penggunaan kendaraan roda dua. Hanya saja pemberian akses itu harus memiliki alasan yang jelas. Selain itu harus ada akses terbatas dalam waktu-waktu tertentu.

Armaini turut mengacu keputusan pengadilan. Hakim memutuskan  menyita seluruh kendaraan roda dua milik anak berhadapan dengan hukum (ABH). Walau sisi legalitas pemilik sah adalah para orang tua pelaku.

“Keputusan hakim bagus itu, kendaraan yang digunakan disita oleh negara. Secara tidak langsung jadi hukuman juga untuk orang tua mereka. Coba kalau tidak ada motor, mungkin aksi kriminalitas jalanan tidak terjadi,” katanya.

Dalam kesempatan ini dia mengingatkan seluruh Kapolsek di wilayah Kota Jogja. Untuk meningkatkan patroli pada jam-jam rawan. Selain itu juga berkoordinasi antarwilayah. Tujuannya untuk mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas.

Jajarannya juga melakukan pendataan keberadaan kelompok pelajar. Khususnya yang berafilisiasi menjadi geng pelajar. Salah satu akar munculnya aksi kriminalitas jalanan adalah dendam lama. Imbasnya berupa pelampiasan tindakan penganiayaan di jalanan.

“Simpel saja, mereka bawa motor lalu sering kumpul tapi malah jadinya geng. Kalau arahnya positif tidak masalah, tapi kalau merugikan harus tindak tegas,” ujarnya.

Ucapan Armaini tak sekadar wacana semata. Terbukti pembinaan berlangsung rutin untuk para ABH. Sepuluh anak berbaris rapi di halaman depan Mapolresta Jogja. Seluruhnya menjalani pembinaan dalam kurun waktu tertentu.

Kasatbinmas Polresta Jogja Kompol Kodrat menuturkan pembinaan sifatnya wajib. Setiap pagi anak-anak tersebut diantar oleh orangtuanya. Selanjutnya menjalani beragam materi pembinaan hingga siang hari. Mulai dari sisi keagamaan hingga mental karakter anak. (dwi/laz)