SEMANGAT reformasi melalui amandeman konstitusi puncaknya adalah membatasi jabatan presiden. Pasal 7 UUD 1945 yang asli produk Sidang PPKI 18 Agustus 1945 tidak ada limitasi jabatan presiden dan wakil presiden.

Pasal tersebut dianggap menjadi biang kerok dan sumber penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) baik rezim Orde Lama maupun Orde Baru. Presiden Soekarno bisa berkuasa 20 tahun menjadi presiden, karena secara konstitusional tidak dilarang.

Presiden Soeharto bisa menjadi diktator selama 32 tahun, karena tak ada batasan secara konstitusional. Kita punya konstitusi atau hukum dasar selama Indonesia merdeka sampai tumbangnya rezim Soeharto tahun 1998. Tetapi selalu gagal untuk menyempurnakan materi pasal-pasal dalam UUD 1945 yang ketika itu disebut sebagai konstitusi tertulis yang bersifat kilat dan sementara.

Para founding fathers kita menyebut UUD 1945 sebagai konstitusi yang “kilat dan sementara”, karena disahkan dalam dinamika pasca proklamasi yang belum stabil. Bersifat sementara, berarti di kemudian hari harus dilakukan penyempurnaan. Tetapi dalam perjalanan sejarah selalu ada hambatan, termasuk dalam sidang konstituante 1956-1959 yang dianggap hampir berhasil menyusun konstitusi yang lebih ideal. Akhirnya, selama 50 tahun kita berjalan di bawah naungan konstitusi, tetapi tidak menganut paham konstitusionalisme.

Konstitusi formil kita punya, bahkan tertulis dan kita sepakati sebagai staatsgrundgezets. Tetapi secara substansial Indonesia tidak menjalankan paham konstitusionalisme. Karena konstitusionalisme berarti harus ada pembatasan kekuasaan, selain pengakuan Hak Asasi Manusia.

Apakah usulan presiden tiga periode bertentangan dengan semangat amandemen? Jika dilihat dari original intent dari pasal 7 hasil amandemen pertama, maka pilihan dua periode adalah limitasi ideal untuk membatasi kekuasaan seorang presiden, sekaligus mendesain kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan regeneratif.

Buat apa ada pembatasan kekuasaan kalau jabatan presiden bisa 3 periode, bahkan 4 periode? Sama saja tidak ada batasan. Presiden AS dibatasi 4 tahun untuk maksimal 2 periode, jadi 8 tahun paling lama.

Desain limitasi jabatan presiden 2 periode juga diberlakukan untuk jabatan kepala daerah: gubernur/ wakil gubernur, bupati/ wakil bupati, walikota/ wakil walikota. Bahkan juga di lembaga negara independen seperti KPU, KY, KPK, Ombudsman dan lainnya. Juga untuk cabang yudikatif, ketua MK, ketua MA. Di legislatif, ketua DPR, MPR, DPD dan DPRD juga menganut pembatasan 2 periode. Kecuali jabatan kepala desa yang didesain melalui UU Desa memperbolehkan seorang kepala desa/ lurah bisa menjabat 6 tahun untuk satu periode dan dapat menjabat kembali maksimal 3 periode. Itupun jabatan kepala desa ke depan juga harus dievaluasi kembali, karena menghambat kaderisasi kepemimpinan di desa.

Standing point-nya, kekuasaan yang terlalu lama, berpotensi melahirkan oligarki. Kekuasaan yang dibatasi oleh periode waktu, akan mudah dikendalikan oleh sistem bernama konstitusi. Jabatan yang dikontrol oleh cabang kekuasaan lain dalam teori Trias Politica, akan melahirkan demokrasi yang substansial, bukan sekedar demokrasi prosedural.

Secara filosofis, pembatasan 2 periode bermaksud agar sebaik baik orang berkuasa tapi tidak ada garis pembatas waktu, bisa berpotensi menjadi otoriter dan diktator. Mafhum mukholafahnya: seburuk dan sejahat apapun seorang penguasa, jika ada sistem kontrol dari cabang kekuasaan lain, termasuk limitasi jabatan, tentu bisa dikendalikan.

Sekali lagi, siapapun yang sedang bermimpi untuk mengusulkan jabatan presiden 3 periode, baik melalui amandeman konstitusi maupun upaya lain, berarti sedang berupaya untuk merobohkan cita2 luhur reformasi. Parpol, ormas, atau kelompok manapun yang melempar wacana memperpanjang batas limitasi kekuasaan presiden berarti sedang berkonspirasi untuk meninggalkan paham konstitusionalisme. Buat apa negara punya konstitusi kalau tidak menjunjung tinggi ajaran konstitusionalisme?. (ila)

*Penulis merupakan Dosen Hukum Tata Negara UIN sunan Kalijaga Jogjakarta.