RADAR JOGJA – Pemkab Bantul kembali menyabet penghargaan mentereng. Bahkan dua penghargaan sekaligus. Dua penghargaan itu diterima Bupati Bantul Suharsono di sela penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2020 di Kompleks Kepatihan Rabu (20/11).

Penghargaan yang diserahkan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X adalah peringkat pertama pemerintah daerah di DIY dengan kinerja terbaik dalam pelaksanaan dana alokasi (DAK) khusus Tahun Anggaran (TA) 2019.

Kedua, penghargaan sebagai peringkat pertama pemerintah daerah di DIJ dengan kinerja terbaik dalam input data calon debitur kredit usaha rakyat dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) TA 2019.

“Dua-duanya penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” jelas Suharsono usai menerima penghargaan.

Dalam kepemimpinannya, pensiunan perwira menengah Polri ini tidak pernah menekankan pentingnya penghargaan. Sebaliknya, Suharsono hanya meminta organisasi perangkat daerah (OPD) patuh terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Juga mengintruksikan OPD untuk meningkatkan pelayanan.

“Karena pemkab bekerja untuk melayani masyarakat,” ujarnya.

Kendati begitu, pria kelahiran Beji, Sumberagung, Jetis, ini mengapresiasi kerja keras seluruh OPD. Terutama OPD yang mendapatkan gelontoran anggaran dari pemerintah pusat itu. Apalagi, keberadaan DAK sangat membantu proses percepatan pembangunan.

“Bagaimana pun juga kemampuan keuangan APBD terbatas,” ucapnya.

Tak lupa, Suharsono juga mengapresiasi kinerja bagian administrasi perekonomian setda dan kecamatan. Peran bagian administrasi perekonomian dan pegawai pendamping izin usaha mikro kecil (IUMK) itu sangat membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah mendapatkan kucuran pinjaman modal lunak.

“Mayoritas pelaku usaha yang mendapatkan kucuran modal adalah mereka yang telah terunggah di SIKP,” tuturnya.

Ya, perbankan tak serta-merta menyetujui permohonan bantuan permodalan. Lembaga keuangan menganalisasi data pelaku usaha yang telah diunggah di SIKP. Analisa itu untuk menentukan apakah pelaku usaha telah layak mendapatkan KUR atau belum.

“Jadi, posisi data pelaku usaha di SIKP merupakan calon debitur potensial,” ungkapnya.

Yang menarik lagi, tidak semua data pelaku usaha diunggah di SIKP. Yang diunggah hanya pelaku usaha yang telah mengantongi IUMK. (*/zam)