INDONESIA sebagai negara kerakyatan sudah melewati pesta demokrasinya pada 17 April 2019. Seperti semboyan Abraham Licoln yang menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Maka pemilihan umum (Pemilu) sebagai ajang kontestasi pemilihan pejabat negara dikatakan tepat apabila menjadi salah satu indikator kesuksesan Indonesia sebagai negara demokrasi. Hematnya, walau pemilihan umum menjadi masalah bak angin berlalu, namun tidak pernah usang untuk terus dibahas.

Selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Arbi Sanit bahwa “Fungsi pemilu adalah pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat di sirkulasi elit penguasa, dan pendidikan politik” menjadikan pemilu sebagai komponen vital negara yang patut diperhatikan.

Peran-peran pemilu inilah yang dilakukan oleh instrumen negara bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Memahami KPU secara mendalam dari segi kelembagaan dapat dijadikan pisau analisis untuk mengevaluasi kinerja KPU selama pemilu berlangsung. Karena evaluasi tanpa landasan teori yang kuat ibarat tong kosong nyaring bunyinya.

Sifat kelembagaan KPU dapat dimaknai betul apabila konsepsi atas struktur lembaga negara sudah dipahami secara tepat. Indonesia memiliki model struktur lembaga yang populer, yaitu trias politica. Struktur ini pada intinya dipegang oleh tiga pilar kekuasaan yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Moh. Fajrul Falaakh (2009) menjelaskan bahwa kekuasaan negara terdistribusi ke tiga pilar kekuasaan negara yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga ini tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing, karena masing-masing dari mereka sudah mendapatkan separation of power (pemisahan kekuasaan).

Namun semakin banyak organ negara, semakin banyak distribusi kekuasaan yang harus diberikan oleh negara kepada masing-masing organ. Lembaga-lembaga negara independen diartikan sebagai lembaga yang berbentuk ekperimentasi kelembagaan (institutional experimentation). Lembaga ini berupa dewan (council), komisi (comnission), komite (committee), badan (board), atau otorita (authority), (Jimly Asshiddiqie, 2006b: v-vi). KPU termasuk lembaga yang berupa komisi.

KPU merupakan instrumen utama untuk mewujudkan cita negara yang hukum dan demokratis. Artinya, hadirnya KPU sebagai komisi negara independen sangat menentukan terciptanya negara yang hukum dan demokratis. Karena apabila KPU tidak ada, cita-cita itu bagaikan debu hilang tak berbekas.

Menurut Jimly Asshidqie mengategorikan KPU dalam organ lapis dua, berdasarkan kriteria hirearki. Berikut adalah penjelasan tentang kriteria hirearki lebih lanjut, yakni Organ lapis pertama, yaitu lembaga tertinggi negara yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, BPK. Seluruh lembaga negara tersebut mendapatkan kewenangan dari UUD. Organ lapis kedua, yaitu lembaga negara seperti menteri negara, TNI, kepolisian negara, KY, KPU, dan BI. Lembaga-lembaga tersebut mendapatkan kewenangan dari UUD dan ada juga yang mendapatkan kewenangan dari undang-undang. Organ lapis ketiga, yaitu lembaga yang sumber kewenangannya dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Contoh lembaga ini adalah KHN dan Komisi Ombudsman.

Mengacu pada kriteria hirearki, maka KPU merupakan lembaga yang mendapatkan haknya dari UUD atau dari undang-undang. Menurut (Ansori, 2017) kedudukan KPU hanya dianggap setara dengan lembaga yang dibentuk oleh undang-undang. Akan tetapi, UUD tahun 1945 menjamin keberadaan KPU karena kewenangannya diatur dengan tegas oleh Pasal 22E.

Pasal 22E UUD 1945 tidak mengharuskan lembaga penyelenggara pemilu bernama KPU. Namun lembaga tersebut sudah bernama KPU sebelum perubahan UUD 1945. Nama KPU dipertahankan karena nama tersebut menguatkan posisi KPU sebagai komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Walau nama KPU tidak disebutkan dengan jelas oleh UUD 1945, diksi ini tidak menjadi masalah bahkan mengancam stabilitas proses pemilu. Alasannya adalah komisi negara independen memiliki ‘independensi’ berupa kekuatan/power, paradigma, dan etika yang dapat menjamin berlangsungnya pemilu.

Namun UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengurangi independensi fungsional KPU di mana pemerintah dan DPR ikut serta dalam menyelenggarakan Pilkada. Sesuai dengan Pasal 9 huruf a yang berbunyi, “menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah”.

Isi UU No 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa KPU adalah lembaga yang bersifat mandiri. Tentu perlu ditindaklanjuti dengan mengajukan judicial review ke MK sehingga terjadi revisi pasal yang dirujuk.

Terakhir, untuk mengokohkan eksistensi KPU sebagai lembaga yang mandiri dan independen, ada baiknya pemahaman independensi merujuk pada apa yang dikatakan Saskia Lavrijssen tentang lembaga independen yakni masa jabatan dari KPU dapat lebih lama dari empat tahun masa jabatan presiden. Artinya, kekuatan presiden untuk mempengaruhi KPU tidak terlalu kuat. (ila)

*Penulis merupakan mahasiswa S1 Teknik Fisika UGM 2016