RADAR JOGJAProgram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diberikan kepada kelompok masyarakat mampu terus mengalami defisit. Tahun 2019 diprakirakan defisit dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencapai Rp 18,9 triliun.

Ketua Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM Laksono Trisnantoro menjelaskan, sekitar 30 juta Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) mayoritas dari masyarakat tergolong mampu. Dengan 45 persen menunggak pembayaran premi BPJS.

Meskipun hanya terhitung 14,7 persen dari total peserta JKN, menurut Laksono, kelompok PBPU yang paling banyak memberikan defisit pada BPJS. Golongan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung APBN tidak pernah mengalami dafisit anggaran. Bahkan, dari dana yang digelontorkan, PBI memiliki dana sisa yang kemudian oleh BPJS Kesehatan digunakan untuk membiayai golongan PBPU.

“PBI yang biaya ditanggung APBN adalah 43,2 persen, PBI APBD 16,4 persen, Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 23,4 persen dan golongan bukan pekerja hanya 2,3 persen,” jelas Laksono, Selasa (8/10).

Oleh karena itu, Laksono menyarankan pemerintah untuk menyusun kebijakan kompartemenisasi dalam dana amanat agar tidak terjadi defisit pembiayaan. Berupa kantong pengelolaan dana berdasarkan kelompok, pemerintah daerah yang harus terlibat dalam pembiayaan defisit sampai dengan menetapkan dan melaksanakan adanya kelas standar.

Selain itu, Laksono juga mengusulkan revisi UU SJSN tahun 2004 dan UU BPJS tahun 2011 serta menggandeng asuransi kesehatan untuk memberika layanan lebih kepada peserta mampu. Serta menetapkan nilai maksimal klaim kepada peserta pada setiap kelas.

“Misalkan kelas satu maksimal pembiayaan Rp 200 juta, jika perawatan melebihi dana yang ditentukan, harus menanggung biaya sendiri,” tambah Laksono.

Ia menekankan, dana JKN untuk kelompok PBI yang dibiayai APBN tidak lagi digunakan untuk pembiayaan kelompok mandiri. Namun sebaliknya, dana PBI yang tersisa akan fokus digunakan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu di berbagai daerah dengan fasilitas kesehatan yang masih rendah.

Adanya peningkatan premi pembayaran BPJS, Laksono berharap hal itu tidak digunakan untuk menutupi defisitnya BPJS Kesehatan. “Justru untuk kompensasi bagi masyarakat yang lebih membutuhkan dengan membuka fasilitas kesehatan yang lebih mumpuni di setiap wilayah yang masih tertinggal,” tuturnya. (eno/laz)